Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andreas Lucky Lukwira
Penggiat @Naikumum dan Pengamat Bus

Penggiat @Naikumum dan Pengamat Bus

Beda "Nasib" Sopir Truk/Bus dengan Purnawirawan Polri Saat Kecelakaan

Kompas.com - 27/01/2023, 15:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUHAMMAD Harsya Attalah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Indonesia (UI) Depok meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan kendaraan yang dikemudikan seorang purnawirawan Polri di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022.

Perkara itu sempat dikabarkan tidak berjalan sampai kemudian kabar itu viral dan pihak kepolisian berjanji akan mengusutnya secara tuntas. Janji itu disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, pada 15 Desember 2022.

Setelah itu isu terkait perkara tersebut kembali senyap hingga pada 26 Januari 2023, tim kuasa hukum keluarga Harsya, Indira Rezkisari, menyatakan bahwa pihaknya telah mendapat surat pemberitahuan hasil penyelidikan dari kepolisian yang menyatakan perkara dihentikan karena Harsya ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus itu.

Baca juga: Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi di Jagakarsa Justru Jadi Tersangka

Kasus korban kecelakaan merupakan pihak yang menyebabkan kecelakaan sebenarnya banyak terjadi. Contoh terbaru adalah kasus sopir truk berinisial AR yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polresta Bogor Kota pada 16 Januari 2023 setelah sebelumnya AR menabrak remaja yang menghadang truk yang dikemudikannya. Remaja itu menghadang truk  demi konten di media sosial.

Meskipun berakhir damai, tetapi penyidik Satlantas Polresta Bogor setidaknya telah menetapkan sopir truk menjadi tersangka.

Kasus sopir truk menjadi tersangka karena menabrak orang yang menghadang truknya demi konten media sosial bukan hanya sekali atau dua kali saja terjadi.

Begitu juga kasus ditetapkannya pengemudi bus transjakarta bernama Bima Pringgaswara ketika roda belakang bus yang dikemudikannya secara tidak sengaja melindas seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan terjatuh setelah hilang keseimbangan di dekat stasiun Jakarta Kota pada 2016.

Bima bukan hanya ditetapkan menjadi tersangka, bahkan akhirnya divonis bersalah dan harus mendekam di lapas Salemba. Bima saat ini sudah bebas dan kembali menjalankan profesinya sebagai pengemudi.

Beda Nasib, Beda Kedudukan di Depan Hukum

Soal beda nasib, tentunya sesuatu yang memang tidak tepat membandingkan nasib pengemudi truk/bus dengan polisi, apalagi perwira. Namun jika merujuk ke azas kesamaan di depan hukum, harusnya tidak ada perbedaan.

Jika melihat dalih penetapan tersangka kepada sopir truk dan bus, penyebab kecelakaan sebenarnya bukan mereka, mereka dianggap “kurang berhati-hati”. Meski pada kasus Bima, dalih itu sangat tidak masuk akal karena jarak pengereman dengan titik jatuhnya korban sangat dekat.

Sayang pada proses persidangan, tidak ada saksi ahli yang bisa membela Bima terkait hal ini. Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pun pada 12 Mei 2016 memvonis Bima dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

Baca juga: Tabrak Pemotor yang Serobot Busway, Sopir Transjakarta Divonis 2,5 Tahun

Begitu juga pensiunan perwira Polri yang kendaraannya terlibat kecelakaan dengan Harsya, sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Jika pun Harsya memang berandil dalam kecelakaan yang menimpanya, tidak lantas menghilangkan peran pengendara yang melindasnya. Seperti yang dialami Bima dan AR, seharusnya pensiunan perwira Polri tersebut dapat juga menyandang status tersangka.

Fakta bahwa di kemudian hari AR berdamai dengan keluarga korban, hal itu tentu dinamika yang mungkin saja terjadi. Namun sekali lagi, penetapan tersangka terhadap pensiunan perwira Polri yang melindas Harsya tidak bisa dikesampingkan. Apalagi jika merujuk pada Pasal 235 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pertanggungjawaban materil seperti mengganti kerusakan, membantu biaya pengobatan, hingga membantu biaya pemakana tidak mengguguran tuntutan perkara pidana.

Sudah seharusnya penyidik lalu lintas yang menangani perkara itu lebih cermat dalam menetapkan tersangka. Perlakuan terhadap sopir truk/bus dalam kondisi serupa, bisa menjadi acuan penyidik dalam melakukan penyidikan laka lantas yang menewaskan Harsya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com