Jaksa: AKBP Dody Tukar Sabu Pakai Tawas atas Perintah Teddy Minahasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa AKBP Dody Prawiranegara menukar barang bukti narkoba jenis sabu sitaan Polres Bukittinggi dengan tawas.

Hal itu disampaikan JPU saat membacakan dakwaan Dody dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu (1/2/2023).

Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan bahwa hal itu bermula ketika Dody meminta arahan kepada atasannya, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa terkait pelaksanaan konferensi pers kasus narkoba yang berhasil diungkap.

Baca juga: Ditolak Jadi Justice Collaborator, AKBP Dody dkk Pilih Fokus Hadapi Persidangan

"Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kilogram," ujar JPU saat membacakan dakwaan Dody, Rabu (1/2/2023).

Dody dan Teddy kemudian berkomunikasi melalui sambungan telepon untuk membahas waktu pelaksanaan kegiatan itu. Bersamaan dengan itu, Teddy memerintahkan Dody untuk membulatkan barang bukti menjadi 41,4 kilogram.

Di tengah perbicangan itu, Teddy meminta Dody untuk mengganti sebagian barang bukti sabu dengan tawas. Hal itu hendak dilakukan sebagai 'bonus' bagi para anggota yang telah berhasil mengungkap kasus tersebut.

"Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota," kata JPU.

Baca juga: Klaim Teddy Minahasa Dikambinghitamkan dalam Kasus Narkoba Dibantah AKBP Dody

Beberapa hari setelah perbicangan itu, Dody akhirnya meminta bantuan orang kepercayaannya, yakni Syamsul Ma'arif, untuk menukar barang bukti narkoba tersebut dengan tawas.

"Syamsul Ma Arif menyanggupi permintaan dari terdakwa dan akan mencari tawas seberat 5.000 gram," ucap Jaksa.

Dalam persidangan ini, jaksa mendakwa Dody telah mengedarkan lima kilogram narkoba jenis sabu dan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.