JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memvonis lepas bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya.
Penasihat hukum Henry Surya, Soesilo Aribowo, mengatakan bahwa pihaknya memahami betul bahwa ada korban yang menolak putusan majelis hakim.
Karena itu, pihak Henry berjanji akan memberikan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perkara yang melibatkan Henry Surya.
"Kan sudah disepakati pembayarannya melalui mekanisme voting PKPU yang sudah dihomologasi Pengadilan Negeri Pusat, Pak Henry Surya tetap berusaha akan mematuhi itu," kata Soesilo kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2023).
Baca juga: Bos KSP Indosurya Henry Surya Dilepaskan, Kuasa Hukum: Kami Paham Ada Penolakan
Henry Surya merupakan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan di KSP Indosurya dengan nilai kerugian diduga mencapai Rp 106 triliun.
Majelis hakim berpandangan, tindakan Henry Surya terbukti sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Namun, menurut majelis hakim, tindakan petinggi KSP Indosurya itu bukan ranah pidana, melainkan perkara perdata.
Oleh karena itu, kata Soesilo, pihaknya akan mengikuti perjanjian rencana perdamaian terkait perkara perdata yang diputuskan terhadap Henry Surya.
Mereka akan mengembalikan dana kepada anggota KSP Indosurya sesuai mekanisme yang berlaku secara hukum.
"(Untuk ke depannya kami) kembali ke perjanjian dalam rencana perdamain dalam PKPU yang sudah dihomologasi untuk melanjutkan pembayaran kepada anggota KSP," kata Soesilo.
Menurut Soesilo, pihaknya sejauh ini telah membayar kerugian yang diterima oleh anggota KSP Indosurya sebanyak 20 persen.
"Hasil persidangan dan tuntutan JPU, kerugian anggota KSP itu Rp 16 triliun kurang lebih dan sudah dibayar hampir 20 persen atau sekitar Rp 2,7 triliun sehingga sisanya sekitar Rp 13,3 triliun akan diselesaikan dengan mekanisme hukum PKPU," jelas Soesilo.
Adapun Henry Surya didakwa jaksa melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Henry juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Namun, lantaran tindakan petinggi KSP Indosurya itu bukan merupakan ranah pidana, majelis hakim memutuskan Henry Surya dilepaskan dari segala tuntutan jaksa.