Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

"Saya minta tolong buat dipindahin aja, masih banyak parkiran lain, Bu. Ada Perda Nomor 3 Tahun 2020. Enggak bisa, Bu. Ini menghalangi," kata dia.

Kepada Kompas.com, Lala mengaku diintimidasi juru parkir kedai itu saat meminta pelanggan mencari parkir di tempat lain.

Baca juga: Bantah Dapat Sabu dari AKBP Dody, Linda: Itu Barang dari Jenderal Saya, Teddy Minahasa

"Mereka bilang 'diem kamu!' (nada bentak). Ya saya bilang balik 'ya, kamu diem!'," paparnya.

Lala telah melaporkan masalah tersebut lewat aplikasi Jaki. Laporannya juga sudah ditindaklanjuti pihak kelurahan. Namun, masalah tersebut tetap terulang di kemudian hari.

Sebagai informasi, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Pasal 38 tentang Jalan yang mengatur bahwa mobil yang parkir sembarang di ruas jalan umum hingga mengganggu masyarakat sekitar.

Bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”. 

Baca juga: Diduga Kurang Fokus, Pengemudi Honda Freed Tewas Usai Tabrak Truk dan Motor di Tambun

Di DKI Jakarta juga terdapat aturan tentang parkir yang tertuang dalam Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, bunyinya:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) juga menyatakan bahwa parkir sembarangan bisa dikenakan sanksi. Ini tertuang dalam Pasal 275 ayat 1.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".