Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

"ERP disahkan, sengsara kita, terutama ojol. ERP menyengsarakan kami! Kami, ojol, merasa keberatan!" kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Saat ditanya orator, para peserta aksi sepakat menolak penerapan ERP di Ibu Kota.

Baca juga: Pengemudi Ojol Ancam Tak Pilih Anggota DPRD DKI yang Dukung ERP

"Apakah ERP bisa disahkan?" tanya orator berteriak.

"Tidak," jawab para pengemudi ojol.

Di sisi lain, massa aksi ojol tampak terus berdatangan ke gerbang Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu siang. Mereka turut bergabung dengan massa yang telah tiba sebelumnya.

Massa aksi tampak memadati Jalan Medan Merdeka Selatan. Oleh karena itu, polisi yang ada di lokasi mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kendaraan yang akan melintas dari arah Tugu Tani ke Jalan Medan Merdeka Barat, dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Timur.

Kadishub temui massa

Setelah beberapa jam menggelar unjuk rasa, para driver ojol akhirnya ditemui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Tak sendirian, Syafrin menemui massa aksi ojol ditemani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin.

Syafrin pun memberikan keterangan terkait tuntutan massa aksi yang menolak jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Baca juga: Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta, Pengemudi Ojol: Kami Tetap Menolak

"Saya ingin sampaikan bahwa ERP itu hanya alat. Tujuannya adalah untuk pengendalian lalu lintas di Jakarta yang saat ini sangat macet," kata Syafrin dari atas mobil komando.

Dalam kesempatan itu, Syafrin juga mengatakan bahwa aturan ERP itu belum diberlakukan dan masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

"Jadi belum, ini akan dibahas. Yang berikutnya terkait dengan angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP," kata Syafrin.

Tarik raperda

Pernyataan Syafrin tersebut mendapatkan penolakan dari para massa ojol. Para demonstran itu bersikeras menolak penerapan ERP.

Penolakan itu membuat Syafrin kembali meralat pernyataan sebelumnya dengan memastikan bahwa transportasi online tidak akan dikenakan ERP.