Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Kompas.com - 09/02/2023, 08:44 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023) siang.

Dalam aksi unjuk rasa ini, para driver ojol menolak aturan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.

Ini merupakan aksi unjuk rasa kedua setelah sebelumnya juga menggelar di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada 25 januari 2023.

Sebagaimana diketahui, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Baca juga: Massa Ojol Penolak ERP Terus Berdatangan ke Depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Geruduk Balai Kota

Berdasarkan pantauan Kompas.com, di lokasi, para pengemudi ojol yang mengenakan atribut berwarna hijau dan kuning mulai berdatangan sekitar pukul 11.54 WIB.

Para pengemudi ojol itu datang menggunakan motor. Mereka berkumpul di tepi jalan sekitar Monas, tepat di depan Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sejumlah pengemudi ojol itu membawa spanduk serta bendera yang menandakan identitas mereka masing-masing.

Baca juga: Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

"Ojek online datang, bawa pasukan," pekik para demonstran tersebut.

Kedatangan para pengemudi ojek online dimeriahkan dengan bunyian klakson. Mereka "mengawal" mobil komando yang hendak merapat ke depan Gedung Balai Kota.

Setibanya di depan gerbang Gedung Balai Kota DKI Jakarta, massa aksi kemudian membentangkan spanduk berwarna hitam di depan gerbang masuk Gedung Balai Kota.

"Tolak ERP yang bikin ekonomi rakyat parah," demikian tulisan dari spanduk tersebut.

ERP menyesengsarakan

Tampak satu mobil komando di tengah keberadaan massa aksi. Seorang orator dari atas mobil komando menyuarakan pendapat dengan pengeras suara.

"ERP disahkan, sengsara kita, terutama ojol. ERP menyengsarakan kami! Kami, ojol, merasa keberatan!" kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Saat ditanya orator, para peserta aksi sepakat menolak penerapan ERP di Ibu Kota.

Baca juga: Pengemudi Ojol Ancam Tak Pilih Anggota DPRD DKI yang Dukung ERP

"Apakah ERP bisa disahkan?" tanya orator berteriak.

"Tidak," jawab para pengemudi ojol.

Di sisi lain, massa aksi ojol tampak terus berdatangan ke gerbang Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu siang. Mereka turut bergabung dengan massa yang telah tiba sebelumnya.

Massa aksi tampak memadati Jalan Medan Merdeka Selatan. Oleh karena itu, polisi yang ada di lokasi mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kendaraan yang akan melintas dari arah Tugu Tani ke Jalan Medan Merdeka Barat, dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Timur.

Kadishub temui massa

Setelah beberapa jam menggelar unjuk rasa, para driver ojol akhirnya ditemui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Tak sendirian, Syafrin menemui massa aksi ojol ditemani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin.

Syafrin pun memberikan keterangan terkait tuntutan massa aksi yang menolak jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Baca juga: Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta, Pengemudi Ojol: Kami Tetap Menolak

"Saya ingin sampaikan bahwa ERP itu hanya alat. Tujuannya adalah untuk pengendalian lalu lintas di Jakarta yang saat ini sangat macet," kata Syafrin dari atas mobil komando.

Dalam kesempatan itu, Syafrin juga mengatakan bahwa aturan ERP itu belum diberlakukan dan masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

"Jadi belum, ini akan dibahas. Yang berikutnya terkait dengan angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP," kata Syafrin.

Tarik raperda

Pernyataan Syafrin tersebut mendapatkan penolakan dari para massa ojol. Para demonstran itu bersikeras menolak penerapan ERP.

Penolakan itu membuat Syafrin kembali meralat pernyataan sebelumnya dengan memastikan bahwa transportasi online tidak akan dikenakan ERP.

"Baik untuk angkutan online itu tidak akan dikenakan ERP," ujar Syafrin melalui pengeras suara.

Syafrin mengatakan saat ini jajarannya akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) yang sebelumnya telah diserahkan Pemprov ke DPRD DKI Jakarta.

"Jadi apa yang menjadi tuntutan ibu dan bapak sekalian ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturan daerah tadi yang mana akan ada tim dari perwakilan angkutan online masuk ke dalam pembahasannya," ucap Syafrin.

Tetap tolak

Para ojol yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi (Predator) itu tetap menolak.

Massa driver ojol itu menilai, meski telah dikecualikan, tetapi keluarga mereka akan tetap bayar apabila menggunakan jalan tersebut.

"Teman-teman ojol tetap menolak karena alasannya anak, saudara, tetangga itu akan kena jalan berbayar juga apabila diberlakukan," ujar Humas Predator Afvid.

Massa aksi ojol yang menolak ERP itu membubarkan diri setelah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta berjanji akan menarik rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sebelumnya diserahkan ke DPRD DKI.

"Makannya teman-teman minta bahwa ERP tidak sampai diberlakukan. Intinya jangan sampai ketok palu," kata Afvid.

Afvid mengatakan, massa ojol sempat merasa kecewa karena dalam penyampaian pendapat itu mereka meminta kehadiran Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Tapi informasinya pak Heru mau ke Sekretariat jadi diwakilkan oleh Pak Syafrin," kata Afvid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com