Adukan Wali Kota Depok ke Ombudsman, Ini Isi Tuntutan Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan masjid raya memasuki babak baru.

Orangtua murid SDN Pondok Cina 1 meminta bantuan Ombudsman agar rencana penggusuran sekolah dibatalkan.

Ombudsman yang memiliki fungsi mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten/kota akhirnya menjadi penengah dalam kasus ini.

Pihak Ombudsman memanggil kedua belah pihak, baik orangtua murid SDN Pondok Cina 1 dan Pemerintah Kota Depok untuk memberikan klarifikasi pada Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1 Temui Ombudsman, Adukan Wali Kota Depok soal Alih Fungsi Lahan

Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB, orangtua murid SDN Pondok Cina 1 menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Ombudsman.

"Kurang lebih sama seperti yang disampaikan dalam banding maupun keberatan administratif. Kami ingin persetujuan Wali Kota Depok soal alih fungsi lahan dibatalkan," ujar kuasa hukum orangtua murid SDN Pondok Cina 1, Francine Widjojo.

"Kemudian, kami ingin persetujuan pemusnahan pembangunan SDN Pondok Cina 1 dicabut sekarang juga. Lalu yang terpenting adalah dikembalikannya proses belajar mengajar seperti semula," lanjut Francine.

Lebih lanjut, tim advokat SDN Pondok Cina 1 juga menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Baca juga: Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Tim advokat menilai pertemuan ini menjadi kurang efektif karena pemangku kebijakan tidak menghadiri undangan yang dilayangkan Ombudsman

"Satu lagi, tidak ada Wali Kota Depok. Dia kan yang bisa memberi dan mengambil keputusan dalam kasus ini. Tapi dia enggak hadir, buat apa kita menghadirkan solusi atau melakukan mediasi," kata salah satu tim advokat SDN Pondok Cina 1 Jihan Fauziah.