Pemprov DKI Susun RKPD 2024, Masyarakat Diminta Beri Masukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Selasa (14/2/2023).

Kegiatan itu digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

RKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang anggarannya dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Heru menyebut, melalui Forum Konsultasi Publik, jajarannya menerima masukan-masukan dari organisasi masyarakat hingga non-government organization (NGO).

Masukan dari organisasi masyarakat dan NGO akan dipertimbangkan untuk menjadi bahan penyusunan RKPD DKI Jakarta 2024.

Baca juga: Macet Jakarta yang Kian Menggila dan Cara Heru Budi Mengatasinya

"Masukan tersebut dapat disampaikan, baik melalui forum ini maupun melalui kanal-kanal lain yang kami sediakan," sebut Heru melalui keterangannya, Selasa.

Heru menegaskan, jajarannya akan membangun Ibu Kota dengan meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Menurut dia, proyeksi itu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

"Arah kebijakan tersebut (peningkatan perekonomian serta peningkatan kualitas pelayanan dasar) sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Heru meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-DKI untuk memastikan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD bisa memacu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan pertumbuhan lingkungan hidup.

Dengan demikian, target pembangunan Ibu Kota pada 2024 bisa tercapai.

Baca juga: Saat Heru Budi, Kapolda, dan Pangdam Jaya Bagi-bagi Amplop ke Ketua RW di Jakarta Utara...

Heru menegaskan, program prioritas pada 2024 adalah penanganan banjir, kemacetan, dan tata ruang.

Kemudian, penanganan kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka stunting.

“Pastikan semua usulan anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah. Tidak hanya mencapai output, namun juga harus mencapai outcome dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, serta memedomani prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja," ujar Heru.

"Juga merumuskan program kegiatan yang berpotensi didanai dengan skema pendanaan atau pembiayaan selain APBD. Dengan demikian percepatan pembangunan daerah dapat terakselerasi," sambungnya.