Satpol PP Copot Spanduk Penolakan Plt Wali Kota Jadi Ketua KONI Kota Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi mencopot spanduk penolakan terkait pencalonan Pelaksana (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kasatpol PP Kota Bekasi Karto berujar, spanduk itu ditertibkan karena bernada memojokkan suatu pihak.

"Spanduk itu terkesan memojokkan seseorang. Dalam ketentuannya boleh saja kepala daerah menjadi Ketua KONI. Ketentuannya boleh saja, kecuali memang ketentuannya tidak diperbolehkan," ujar Karto kepada awak media, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: 280 Pasang Sepatu Bekas Branded Digondol Maling, Pemilik Toko di Bekasi Rugi Rp 100 Juta

Karto mencatat, ada lima spanduk yang ditertibkan di berbagai lokasi di Kota Bekasi, salah satunya di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.

Pihaknya tidak mengetahui pihak yang memasang spanduk tersebut.

Meski begitu, Karto memastikan penertiban tersebut dilakukan bukan atas arahan Tri Adhianto.

"Tidak ada arahan, tapi sesuai dengan seperti itu, tidak ada ketentuan dan memojokkan seseorang," jelas Karto.

Baca juga: Ketua DPRD Larang Pemprov DKI Anggarkan Pengadaan Tanah dalam RKPD 2024

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Darajad Kardono mengatakan, pencalonan Tri Adhianto sebagai Ketua KONI Kota Bekasi sarat dengan konflik kepentingan dalam hal tata kelola anggaran.

Terlebih, sebentar lagi akan memasuki tahun politik yang menyedot sumber daya keuangan.

"Karena yang bersangkutan ikut membahas anggaran tapi kemudian sekaligus jadi pengguna anggaran, terlebih sebentar lagi memasuki tahun politik. Kalau hal ini terjadi, tentu saja masyarakat yang akan dirugikan," ungkap Darajad.

Baca juga: Heboh, Uang Rp 100 Juta Ditemukan di Tas ODGJ yang Meninggal di Depan SPBU Depok

Darajad mengakui tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai Ketua KONI. Namun, Darajad menyayangkan pencalonan Tri.

"Jika memang harus tetap maju, tentu panitia pemilihan harus dari unsur-unsur netral dan bisa berlaku adil serta fair terhadap proses pemilihan yang akan berlangsung," ungkap Darajad.

"Harus dipastikan bebas dari intimidasi dan tekanan dari pihak mana pun, untuk menjamin proses pemilihan yang demokratis," sambung Darajad.