Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/02/2023, 21:00 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penanganan kampung kumuh di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Selain itu, turut hadir dalam rapat pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Undang Menteri ke Balai Kota, Heru Budi Gelar Rapat untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

Heru berujar, saat rapat, jajarannya membahas sejumlah hal bersama Muhadjir.

Salah satunya, kepada Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan hasil pendataan keluarga melalui aplikasi Carik Jakarta.

"Data P3KE, DTKS, dan Carik tadi kami laporkan kepada Bapak Menteri (Muhadjir)," ucap Heru usai rapat koordinasi.

Isi data yang diberikan adalah jumlah warga miskin di Ibu Kota, yakni tiga juta orang. Jumlah warga miskin itu termasuk warga yang tergolong miskin ekstrem dan warga terkena stunting.

"Kurang lebih tiga juta warga (miskin) yang termasuk DTKS, P3KE, dan Carik," sebut Heru.

Baca juga: Macet Jakarta yang Kian Menggila dan Cara Heru Budi Mengatasinya

Pemberian data itu merupakan salah satu langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Data Pemprov DKI tersebut akan disinkronisasikan dengan pemerintah pusat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Heru mengatakan, melalui penyerahan data tersebut, Pemprov DKI juga hendak menangani kasus stunting di Ibu Kota.

"Untuk menurunkan stunting, insya Allah bisa kami sama-sama menurunkan angka stunting, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Heru.

Kemudian, bersama Kementerian PUPR, Heru Budi mengaku membahas soal titik atau kawasan mana saja yang perlu direvitalisasi.

Kawasan yang perlu direvitalisasi ini merupakan kawasan yang tergolong kumuh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Masalah Banjir Belum Tuntas, Ketua DPRD Singgung Efektivitas Sumur Resapan

Masalah Banjir Belum Tuntas, Ketua DPRD Singgung Efektivitas Sumur Resapan

Megapolitan
Video Viral Seorang Wanita Bobol Rumah Kos di Mampang, Curi Laptop, Gelang Emas, dan HP

Video Viral Seorang Wanita Bobol Rumah Kos di Mampang, Curi Laptop, Gelang Emas, dan HP

Megapolitan
Amankan Pertandingan Persija Lawan Persita di GBK, 2.267 Personel Gabungan Diterjunkan

Amankan Pertandingan Persija Lawan Persita di GBK, 2.267 Personel Gabungan Diterjunkan

Megapolitan
Blusukan ke Pasar Rawasari, Gibran Belanja Buah-buahan dan Telur Asin

Blusukan ke Pasar Rawasari, Gibran Belanja Buah-buahan dan Telur Asin

Megapolitan
Sulit Dapat Suara Terbanyak di Jaksel-Jaktim, TPD Ganjar-Mahfud Buat Strategi Baru

Sulit Dapat Suara Terbanyak di Jaksel-Jaktim, TPD Ganjar-Mahfud Buat Strategi Baru

Megapolitan
Terima Surat Panggilan Polisi, Aiman Akan Hadir Pada 5 Desember 2023

Terima Surat Panggilan Polisi, Aiman Akan Hadir Pada 5 Desember 2023

Megapolitan
Tak Hadiri Pemeriksaan soal Oknum Polisi Tidak Netral, Aiman Kembali Dipanggil pada 5 Desember

Tak Hadiri Pemeriksaan soal Oknum Polisi Tidak Netral, Aiman Kembali Dipanggil pada 5 Desember

Megapolitan
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Keruk Kali Lagi untuk Atasi Banjir

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Keruk Kali Lagi untuk Atasi Banjir

Megapolitan
Pengacara SYL Ingatkan Pihak Firli Bahuri: Hati-hati Buat 'Statement', Jangan Bikin Gaduh

Pengacara SYL Ingatkan Pihak Firli Bahuri: Hati-hati Buat "Statement", Jangan Bikin Gaduh

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ingatkan Heru Budi untuk Netral pada Pemilu 2024

Ketua DPRD DKI Ingatkan Heru Budi untuk Netral pada Pemilu 2024

Megapolitan
Gibran Mengaku Sudah Siap Ikuti Debat Cawapres

Gibran Mengaku Sudah Siap Ikuti Debat Cawapres

Megapolitan
Kampanye Dimulai, TPD DKI Paparkan Sepak Terjang Ganjar-Mahfud ke Warga

Kampanye Dimulai, TPD DKI Paparkan Sepak Terjang Ganjar-Mahfud ke Warga

Megapolitan
Bantah Kampanye di CFD Jakarta meski Bagikan Susu, Gibran: Tak Ada Ajakan 'Nyoblos' dan APK

Bantah Kampanye di CFD Jakarta meski Bagikan Susu, Gibran: Tak Ada Ajakan "Nyoblos" dan APK

Megapolitan
Alasan Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Sudirman-Thamrin, Massanya Paling Banyak

Alasan Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Sudirman-Thamrin, Massanya Paling Banyak

Megapolitan
Kuasa Hukum Pastikan SYL Pernah Komunikasi dengan Firli Bahuri Saat Terjerat Kasus Korupsi

Kuasa Hukum Pastikan SYL Pernah Komunikasi dengan Firli Bahuri Saat Terjerat Kasus Korupsi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com