Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI-Kementerian Sinkronkan Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Kompas.com - 15/02/2023, 21:00 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penanganan kampung kumuh di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Selain itu, turut hadir dalam rapat pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Undang Menteri ke Balai Kota, Heru Budi Gelar Rapat untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

Heru berujar, saat rapat, jajarannya membahas sejumlah hal bersama Muhadjir.

Salah satunya, kepada Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan hasil pendataan keluarga melalui aplikasi Carik Jakarta.

"Data P3KE, DTKS, dan Carik tadi kami laporkan kepada Bapak Menteri (Muhadjir)," ucap Heru usai rapat koordinasi.

Isi data yang diberikan adalah jumlah warga miskin di Ibu Kota, yakni tiga juta orang. Jumlah warga miskin itu termasuk warga yang tergolong miskin ekstrem dan warga terkena stunting.

"Kurang lebih tiga juta warga (miskin) yang termasuk DTKS, P3KE, dan Carik," sebut Heru.

Baca juga: Macet Jakarta yang Kian Menggila dan Cara Heru Budi Mengatasinya

Pemberian data itu merupakan salah satu langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Data Pemprov DKI tersebut akan disinkronisasikan dengan pemerintah pusat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Heru mengatakan, melalui penyerahan data tersebut, Pemprov DKI juga hendak menangani kasus stunting di Ibu Kota.

"Untuk menurunkan stunting, insya Allah bisa kami sama-sama menurunkan angka stunting, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Heru.

Kemudian, bersama Kementerian PUPR, Heru Budi mengaku membahas soal titik atau kawasan mana saja yang perlu direvitalisasi.

Kawasan yang perlu direvitalisasi ini merupakan kawasan yang tergolong kumuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com