JAKARTA, KOMPAS.com - Perjuangan sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara yang menjadi korban penggusuran dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terus berlanjut.
Mereka masih terus berjuang mendapatkan hak yang disebut telah dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yaitu menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).
Perjuangan para warga Kampung Bayam itu dilakukan dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (20/2/2023).
Dalam aksi penyampaian pendapat tersebut, warga Kampung Bayam menuntut agar Kampung Susun Bayam (KSB) dapat segera dihuni.
Demonstrasi itu digelar Senin, sekitar pukul 10.19 WIB. Para massa aksi itu tampak mengenakan kaos berwarna biru dan membawa spanduk berwarna hitam.
Baca juga: Punya Masalah Sama, Kenapa Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni tapi JIS Sudah Dipakai Konser?
Spanduk tersebut dipasang oleh massa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan "Kampung Susun Bayam hak kami. Biarkan kami masuk dan menghuni".
Aksi ini merupakan unjuk rasa kesekian yang dilakukan oleh warga Kampung Bayam. Sebelumnya mereka juga telah menggelar unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Dalam aksi demo itu, para warga Kampung Bayam didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga melayangkan surat ke Pemprov DKI Jakarta.
Surat tersebut berisi keberatan administratif kepada Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait Rusun Kampung Bayam.
"Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) bersama dengan LBH Jakarta ini melayangkan keberatan administratif kepada Pj Gubernur dan jajaran Pemprov. Kami juga melayangkan surat ini kepada Dirut PT Jakpro," ujar perwakilan LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi di Balai Kota DKI Jakarta.
Surat dari warga Kampung Bayam yang dilayangkan itu berisi empat tuntutan yang diharapkan segera dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro.
Tuntutan pertama, warga meminta Pemprov DKI Jakarta segera memberikan unit rusun kepada warga Kampung Susun Bayam sebagai bentuk pemulihan hak bagi warga kampung bayam yang mengalami penggusuran.
"Kedua, menjamin warga Kampung Bayam dapat menghuni kampung susun dengan harga terjangkau dengan terlebih dahulu dilakukan dialog atau diskusi. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi Kampung Bayam sebagai korban penggusuran," kata Jihan.
Tuntutan ketiga, warga Kampung Bayam meminta Pemprov DKI Jakarta dapat menjamin warga mendapatkan hak pengelolahan Kampung Susun Bayam.
"Lalu keempat menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam dengan tidak melakukan kembali penggusuran kepada warga yang saat ini diajukan belum mendapatkan hak atas unit kampung bayam," ucap Jihan.
Baca juga: Biaya Sewa Unit Rp 700.000 Disebut Tak Cukup Tutupi Operasional Kampung Susun Bayam
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.