Kebijakan Setengah Hati Mengurai Kemacetan Jakarta

PERMASALAHAN kemacetan di kota-kota besar khususnya Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari dan menjadi masalah klasik yang belum terurai dari beberapa era kepemimpinan.

Bahkan menguti pemberitaan di sejumlah media berdasarkan daftar kota termacet yang dirilis TomTom Traffic Index baru-baru ini, Jakarta menempati posisi ke-29 dari 389 kota dunia.

Sedangkan dalam lingkup ASEAN, Jakarta berada di posisi pertama kota paling macet.

Di bawah Jakarta, ada Bangkok di posisi ke-57, disusul Singapura pada posisi ke-127, dan Kuala Lumpur pada tempat ke 143.

TomTom melakukan riset terhadap 389 kota di 56 negara dan 6 benua di dunia.

Penentuan kota termacet itu didasari pada perhitungan waktu perjalanan, biaya BBM, emisi karbon, dan kemudahan akses antarkota.

Menjawab permasalahan kemacetan Jakarta yang semakin mengkhawatirkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan telah menyiapkan beberapa langkah sebagai solusi.

Dishub DKI akan menutup 27 u-turn atau putaran balik di lima wilayah Jakarta pada Juni 2023, yang ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan cukup tinggi di Jakarta.

Padahal menurut hemat penulis, kebijakan penutupan putaran balik hanyalah memindahkan titik kemacetan dari satu titik ke titik lainnya.

Secara logika saja, jika memang tujuan pengendara berada di jalur seberang, maka otomatis pengendara tersebut tetap saja akan mencari jalan untuk memutar ke tujuannya.

Selain menutup putaran balik, Pemprov DKI juga berencana menambah jalan satu arah untuk mengatasi permasalahan macet di Jakarta.

Penulis dalam hal ini juga melihat rencana kebijakan ini seperti setengah hati. Jangankan untuk menerapkan sistem satu arah, menertibkan pengendara sepeda motor yang melawan arah/arus saja tidak pernah diatur tegas.

Pemprov DKI Jakarta juga berharap perusahaan mengatur jam kerja agar kendaraan tidak terlalu padat saat jam sibuk.

Namun lagi-lagi, kebijakan tersebut hanyalah ‘setengah hati’ karena bentuknya hanya imbauan menyerahkan ke masing-masing perusahaan soal pengaturan jam kerja pegawai.