Kebijakan Setengah Hati Mengurai Kemacetan Jakarta

Padahal seperti tulisan saya sebelumnya berjudul “Mengejar Ketertinggalan Konektivitas Transportasi Publik”, bahwa mobilitas yang tinggi di perkotaan menuntut tersedianya sarana transportasi umum yang handal, bukan justru memanjakan warganya dengan kendaraan pribadi.

Mengutip dari pernyataan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego yang menyebutkan “Negara maju bukan tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Negara maju adalah di mana orang kaya menggunakan transportasi umum.”

Jika memang mau mencari akar masalah kemacetan, maka dibutuhkan ketegasan regulasi yang mendukung penggunaan angkutan umum, serta mengeluarkan regulasi untuk mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi.

Berdasarkan data BPS, dalam 5 tahun terakhir, cakupan pelayanan transportasi publik di Jakarta sudah meningkat hampir dua kali lipat dari 42 persen menjadi 82 persen.

Hal ini tentu merupakan data yang baik yang harus disambut dengan kebijakan yang mendorong warga menggunakan transportasi umum.

Keterkaitan antara transportasi umum atau integrasi antarmoda harus menjadi perhatian. Sebab mengutip halaman bptj.dephub.go.id, salah satu hal yang membuat angkutan umum tidak nyaman adalah tidak adanya integrasi antarmoda.

Ini membuat masyarakat harus mengeluarkan upaya ekstra, baik secara fisik maupun materi, untuk sampai ke lokasi tujuan.

Ojek online seharusnya dapat berfungsi sebagai sarana penghubung ke transportasi publik, dengan catatan harus ada regulasi yang jelas terkait pengaturan ojek online sebagai transportasi publik seperti pemberian plat kuning sehingga dapat dibatasi juga populasinya.

Di samping itu, pembenahan transportasi umum lokal di kota-kota dalam wilayah Bodetabek yang masuk dalam Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten juga harus segera dilakukan seperti Trans Patriot (Kota Bekasi), Trans Pakuan (Kota Bogor), Trans Anggrek (Kota Tangerang Selatan) dan Trans Tangerang (Kota Tangerang).