JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Kali Baru, imbas kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat (3/3/2023).
Keputusan itu pun langsung disambut dengan suka cita oleh warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
Namun, beberapa pengamat justru menilai bahwa keputusan yang dipilih pemerintah merupakan langkah yang keliru.
Pasalnya, pemindahan Depo Pertamina Plumpang dinilai tidak realistis dan bakal menguras anggaran negara.
Baca juga: Depo Pertamina Plumpang Akan Direlokasi ke Lahan Pelindo, Berapa Jauh Jaraknya dengan Permukiman?
Karena itu, pemerintah seharusnya merelokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang, yang mana ini adalah solusi yang tepat ketimbang memindahkan Depo Pertamina ke lahan Pelindo.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai bahwa pemerintah sebaiknya tetap mempertahankan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang.
Menurut Nirwono, langkah mempertahankan depo Pertamina di Plumpang lebih realistis ketimbang memindahkannya ke lahan milik PT Pelindo.
"Lebih baik mempertahankan depo Plumpang dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas keamanan dan keselamatan yang canggih dan modern," tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (7/3/2023).
Selain itu, Nirwono mengatakan bahwa depo BBM di Plumpang berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok.
Sejatinya, kata dia, pembangunan itu sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang kurang efektif.
Pasalnya, kata Trubus, pemindahan depo Pertamina di Plumpang bisa menelan banyak biaya yang harus dikeluarkan.
Baca juga: Pemindahan Depo Plumpang Dinilai Kurang Bijak, Pakar Kebijakan Publik: Bisa Menguras Anggaran
Kemudian, pemindahan Depo Pertamina juga dikhawatirkan mengganggu distribusi bahan bakar di Jakarta dan sekitarnya.
"Kalau memindahkan depo anggaran bisa triliunan dan itu akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta," ucap Trubus, dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa.
Tak hanya itu, Trubus juga khawatir apabila pembongkaran Depo Plumpang tak berjalan lancar dapat menyebabkan tragedi kebakaran besar seperti yang terjadi pada Jumat kemarin kembali terulang.