Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Legal atau Ilegal, Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Harus Pindah karena Bahaya

Kompas.com - 13/03/2023, 09:07 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak adanya zona aman atau buffer zone disebut-sebut jadi penyebab adanya korban jiwa dalam kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Api dengan cepat melahap permukiman warga di Jalan Tanah Merah Bawah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

Buffer zone adalah zona penyangga yang memisahkan depo Pertamina dengan permukiman di sekitarnya, sehingga ketika terjadi kebakaran, api tidak merambat ke rumah warga.

Faktanya, jarak antara permukiman warga dan Depo Pertamina Plumpang itu dinilai terlalu dekat. Permukiman di wilayah itu dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan warga.

Baca juga: Ditanggung Pertamina, Korban Kebakaran Depo Plumpang Bebas Pilih Kontrakan Selama 3 Bulan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai keberadaan buffer zone itu sangat krusial di atas lahan depo BBM Pertamina itu.

Bahkan Nirwono menyebutkan jarak aman yang dianjurkan itu sejauh 500 meter dengan permukiman masyarakat, bukan 50 meter seperti apa yang direncanakan pemerintah saat ini.

"Demi keamanan dan keselamatan warga dan tidak boleh ditawar karena ini menyangkut nyawa, seharusnya tidak ada alasan penolakan untuk penataan ulang kawasan depo," kata Nirwono kepada Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Untuk itu, Nirwono mengatakan perlu ada konsolidasi lahan untuk memastikan mana lahan milik Pertamina dan milik masyarakat.

Tujuannya, agar pemerintah ataupun Pertamina jangan sampai membeli atau membayar ganti rugi tanah miliknya sendiri yang justru bisa dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Bantuan Rp 5,6 Juta Per KK untuk Korban Kebakaran Plumpang, Boleh Dipakai Selain untuk Mengontrak

Zona sangat berbahaya

Pengamat sosial Dr Mukhijab mengatakan keberadaan buffer zone atau zona pengaman sangat penting bagi obyek vital nasional (obvitnas), seperti Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang Jakarta.

Menurut dia, sangat memprihatinkan ketika masyarakat mendekat obyek tersebut karena memang sangat berbahaya bagi mereka.

"Buffer zone penting sekali. Karena tinggal di sekitar obvitnas seperti TBBM Plumpang, tentu sangat berbahaya. Jadi memang memprihatinkan dari sisi keselamatan dan sangat berisiko," ujar Mukhijab dilansir dari Antara, Minggu (12/3/2023).

Dia mencontohkan masyarakat yang tinggal di daerah gunung berapi, mereka tidak diperbolehkan tinggal dalam jarak tertentu dari puncak gunung. Masyarakat pun sudah mengetahui mengenai berbagai risiko yang mereka hadapi.

Baca juga: FKTMB Klaim Warga Tanah Merah Sudah 3 Kali Digusur dengan Alasan Buffer Zone

Oleh karena itu, menurut dia, meski terkait problem sosial ekonomi, namun seharusnya pihak terkait bersikap tegas. Ketika masyarakat mulai mendekati obvitnas dan bahkan mendirikan hunian, misalnya, aparat sudah harus melarang.

Psikolog Tika Bisono menilai, dari sisi psikologi humanistik, soal keamanan memang belum menjadi prioritas di Indonesia. Dalam praktiknya, keamanan masih berada pada nomor tiga di negeri ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com