Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Harus Rela Direlokasi, Pakar: Tak Boleh Ditawar karena Menyangkut Nyawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menegaskan, wacana relokasi terhadap permukiman warga di sekitar depo Pertamina Plumpang tidak perlu lagi ditolak.

Nirwono menegaskan, relokasi ini terkait dengan nyawa dan keselamatan warga, yang tidak bisa dibeli oleh apa pun.

"Jika pertimbangan utamanya adalah depo tersebut sangat penting untuk distribusi BBM nasional dan demi keamanan serta kenyamanan warga, tidak boleh ditawar karena ini menyangkut nyawa," kata Nirwono saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (11/3/2023).

"Harusnya tidak ada alasan penolakan untuk penataan ulang kawasan depo dan sekitarnya yang sebenarnya telah direncanakan sejak awal, dulu yang sudah benar," ucapnya lagi.

Baca juga: Ditanggung Pertamina, Korban Kebakaran Depo Plumpang Bebas Pilih Kontrakan Selama 3 Bulan

Oleh karena itu, Nirwono menyarankan pemerintah segera merealisasikan penataan ulang kawasan depo dan sekitarnya.

Penataan perlu dilakukan agar setidaknya ada jarak aman atau buffer zone minimal 500 meter antara depo dan pemukiman warga.

Buffer zone ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi jika terjadi ledakan atau kebakaran di kemudian hari.

"Semakin lebar jarak aman, (maka) membawa konsekuensi semakin banyak perumahan warga yang harus direlokasi dan semakin banyak unit rusunawa yang harus disediakan pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Pakar: Jarak Aman Tembok Depo Pertamina dan Permukiman Warga 500 Meter

Adapun wacana membuat buffer zone ini muncul setelah peristiwa kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023).

Kebakaran yang bersumber dari ledakan pipa BBM itu merembet ke permukiman warga, hingga akhirnya menyebabkan 21 orang tewas dan 49 lainnya luka-luka.