Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/03/2023, 19:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mempertanyakan dasar rencana menggelar Formula E 2024 berkonsep street circuit di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Ismail menuturkan, saat lokasi awal Formula E Jakarta 2022 ditentukan di kawasan Monas, banyak pihak yang menolak.

Sebab, kawasan itu dinilai bukan diperuntukkan sebagai lokasi balapan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Baca juga: Wacana Formula E di Jalan Sudirman, Komisi B: Kemarin Rencana di Monas Saja Ditolak

Namun, kini justru muncul rencana menggelar Formula E 2024 di jalan.

"Di Monas ada penolakan dengan berbagai alasan karena ini kan jalan yang bukan untuk track balapan, nanti mengganggu," kata Ismail melalui sambungan telepon, Rabu (15/3/2023).

"Ketika sekarang balik lagi ke arah sana, itu kan harus ada pertanggungjawaban terhadap argumentasi dulu yang melarang dulu seperti ketika di Monas," lanjut dia.

Politisi PKS itu menegaskan, Komisi B membutuhkan penjelasan mengapa Formula E 2024 hendak digelar dengan konsep street circuit.

"Sekarang mau dikembalikan ke jalan raya, Jalan Sudirman, ini argumentasinya apa? Kami butuh penjelasan," ucap Ismail.

Baca juga: Soal Street Circuit Formula E 2024 di Jalan Sudirman, Komisi B: Harus Ada Penjelasan Utuh

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebelumnya mengatakan, ajang balap mobil listrik itu rencananya akan digelar di Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Selatan.

"2024 kita kemungkinan besar tadi kita sudah bicara dengan (Co-founder Formula E) Alberto dan gubernur kita tidak lagi di sirkuit Ancol tetapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik," ujar Bamsoet di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Haris-Fatia Tanya Luhut soal Kasus 'Papa Minta Saham', Langsung Dipotong Jaksa dan Hakim

Kuasa Hukum Haris-Fatia Tanya Luhut soal Kasus "Papa Minta Saham", Langsung Dipotong Jaksa dan Hakim

Megapolitan
Ditanya Operasi Militer Intan Jaya, Luhut: Tak Ada Kaitannya dengan Tugas Saya

Ditanya Operasi Militer Intan Jaya, Luhut: Tak Ada Kaitannya dengan Tugas Saya

Megapolitan
Disebut Haris-Fatia sebagai Lord dan Penjahat, Luhut: Itu Sangat Menyakitkan

Disebut Haris-Fatia sebagai Lord dan Penjahat, Luhut: Itu Sangat Menyakitkan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng PLN untuk Olah Sampah jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Pemprov DKI Gandeng PLN untuk Olah Sampah jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Megapolitan
Masih Bisa Ibadah di Rutan Salemba, Rudolf Tobing: Kasih Karunia Tuhan

Masih Bisa Ibadah di Rutan Salemba, Rudolf Tobing: Kasih Karunia Tuhan

Megapolitan
Luhut Mengaku Pernah Tawari Haris Azhar Masuk Universitas Harvard

Luhut Mengaku Pernah Tawari Haris Azhar Masuk Universitas Harvard

Megapolitan
Luhut Salahkan Haris-Fatia Tak Konfirmasi Isi Podcast

Luhut Salahkan Haris-Fatia Tak Konfirmasi Isi Podcast

Megapolitan
Sidang Haris-Fatia Dibuka dengan Panas, Kuasa Hukum Persoalkan Luhut Bawa Catatan Saat Diperiksa Jadi Saksi

Sidang Haris-Fatia Dibuka dengan Panas, Kuasa Hukum Persoalkan Luhut Bawa Catatan Saat Diperiksa Jadi Saksi

Megapolitan
Ambil Ponsel Sopir Truk di Pademangan, Sopir Ambulans: untuk Jaminan karena Menyerempet

Ambil Ponsel Sopir Truk di Pademangan, Sopir Ambulans: untuk Jaminan karena Menyerempet

Megapolitan
Hadiri Sidang Haris-Fatia, Luhut: Saya Mau Cari Keadilan!

Hadiri Sidang Haris-Fatia, Luhut: Saya Mau Cari Keadilan!

Megapolitan
Luhut: Bisa Lihat di Kemenkum HAM, Saya Punya Enggak Perusahaan di Papua?

Luhut: Bisa Lihat di Kemenkum HAM, Saya Punya Enggak Perusahaan di Papua?

Megapolitan
Singgung Hubungannya dengan Haris, Luhut: Dia Minta Tolong Banyak Hal

Singgung Hubungannya dengan Haris, Luhut: Dia Minta Tolong Banyak Hal

Megapolitan
TNI-Polri Razia Kendaraan Dinas dan Pribadi di Jakarta Utara, Diklaim Nihil Pelanggaran

TNI-Polri Razia Kendaraan Dinas dan Pribadi di Jakarta Utara, Diklaim Nihil Pelanggaran

Megapolitan
Ada 'Lampu Hijau' dari Kedubes AS untuk Buka Trotoar, Heru Budi: Masih Tunggu Administrasi

Ada "Lampu Hijau" dari Kedubes AS untuk Buka Trotoar, Heru Budi: Masih Tunggu Administrasi

Megapolitan
Luhut Mengaku Sempat Ada Upaya Damai dengan Haris dan Fatia meski Merasa Sakit Hati

Luhut Mengaku Sempat Ada Upaya Damai dengan Haris dan Fatia meski Merasa Sakit Hati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com