Adian Pertanyakan Larangan Thrifting: Bela Pakaian China Atau UMKM Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait larangan bisnis jual beli pakaian impor bekas atau thrifting.

Ia menilai alasan pemerintah melarang thrifting karena mengganggu usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak beralasan. 

Adian yang juga pecinta thrifting itu menduga, larangan impor baju bekas menyimpan agenda terselubung, yakni untuk memuluskan 'jalan' impor pakaian jadi dari China ke Tanah Air.

"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama-sama jujur," kata Adian dalam keterngan tertulisnya, Sabtu.

Baca juga: Tak Terima Thrifting Dilarang, Adian: Gue Dilantik DPR Pakai Jas Bekas

Adian menegaskan, dugaan yang dilontarkannya bukan hanya omong kosong belaka.

Sebab, berdasarkan data yang dihimpunnya dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor pakaian jadi dari China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.

Ia mencontohkan, pada tahun 2019, impor pakaian jadi dari China 64.660 ton. Sementara menurut data BPS, pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Pada 2021, Adian melanjutkan, impor pakaian jadi dari China berjumlah 57.110 ton. Sedangkan, impor pakaian bekas hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Baca juga: Pesan Pedagang Baju Bekas untuk Jokowi: Kalau Ditiadakan, Saya Harus Gimana, Pemerintah Belum Ngasih Solusi

Kemudian, pada 2022, impor pakaian jadi China sebesar 51.790 ton. Sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen saja.

"Artinya, jika pakaian jadi China mencapai 80 persen, kemudian pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen, maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen," kata Adian.