Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Pemprov DKI Hentikan Swastanisasi Air, Koalisi Masyarakat: Privatisasi Mendiskriminasi Rumah Tangga Miskin

Kompas.com - 23/03/2023, 08:59 WIB
Xena Olivia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga DKI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemprov DKI untuk menghentikan swastanisasi dan mengambil alih pengelolaan layanan air di Jakarta.

Tuntutan ini disampaikan oleh salah satu anggota koalisi Sigit K Budiono sebagai perwakilan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia 2023 yang jatuh pada Rabu (22/3/2023).

Meski kontrak kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Palyja dan PT Aetra telah berakhir, tetapi ada kontrak baru dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022 yang menandakan babak baru swastanisasi air.

“Alih-alih mengevaluasi terkait dengan praktik swastanisasi air Jakarta yang telah berlangsung selama 25 tahun dengan Aetra dan Palyja, Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya justru menandatangani kontrak dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022 lalu,” kata Sigit saat konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Menurut Sigit, kontrak tersebut menjadi kabar buruk bagi warga Jakarta. Salah satu alasannya adalah karena privatisasi air telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat selama 25 tahun.

“Cakupan layanan air Jakarta stagnan pada angka sekitar 65 persen,” jelas Sigit.

“Privatisasi layanan air juga telah meminggirkan dan mendiskriminasi rumah tangga miskin yang seringkali berada di wilayah yang dikategorikan ‘abu-abu’ atau ‘ilegal,” tambah dia.

Warga permukiman informal, kata Sigit, tidak bisa mengakses sambungan air dari jaringan pipa distribusi karena tidak memiliki sertifikat hak milik.

“Mereka terpaksa mengandalkan mekanisme alternatif yang seringkali eksploitatif dan mahal,” tutur dia.

Baca juga: Berakhirnya Swastanisasi Air Pengaruhi Pelanggan PAM Jaya, Ini Penyesuaiannya

Bahkan, wilayah yang terfasilitasi jaringan perpipaan juga tidak memiliki kualitas yang maksimal.

“Pasokan air terputus-putus. Kualitas airnya tidak dapat diminum. Air yang mengalir masih membutuhkan mekanisme lanjutan, seperti adanya pengendapan, dan perlunya penambahan dari sumber lain termasuk air tanah dan air kemasan,” ungkap Sigit.

Atas hal tersebut, Sigit sebagai perwakilan KMMSAJ berharap Pemprov DKI dapat membatalkan kontrak dan mulai memerhatikan pengelolaan air yang inklusif.

“Juga, berbasis pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai hak dasar yang melekat dan tidak dapat dihilangkan oleh keadaan apapun. Termasuk, karena kerentanan seseorang,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amukan Penonton Gagal Lihat Idola, Berujung Penjarahan dan Perusakan di Konser Lentera Festival

Amukan Penonton Gagal Lihat Idola, Berujung Penjarahan dan Perusakan di Konser Lentera Festival

Megapolitan
Sakit Hati Remaja di Jaktim Dikatai 'Anak Haram' yang Buatnya Gelap Mata Bunuh Ayah Sendiri

Sakit Hati Remaja di Jaktim Dikatai "Anak Haram" yang Buatnya Gelap Mata Bunuh Ayah Sendiri

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 25 Juni 2024

Megapolitan
Pengendara Wanita Tewas di Tempat Usai Ditabrak Mobil Pikap di Cilincing

Pengendara Wanita Tewas di Tempat Usai Ditabrak Mobil Pikap di Cilincing

Megapolitan
Problematika Rumah Subsidi, Banyak Pembeli Bertujuan Investasi demi Untung Besar

Problematika Rumah Subsidi, Banyak Pembeli Bertujuan Investasi demi Untung Besar

Megapolitan
Pengamat: Harga Rumah Subsidi Rp 160 Juta-Rp 240 Juta Sulit Diwujudkan sebagai Hunian Layak

Pengamat: Harga Rumah Subsidi Rp 160 Juta-Rp 240 Juta Sulit Diwujudkan sebagai Hunian Layak

Megapolitan
Kualitas Bangunan dan Lokasi Jauh Jadi Penyebab Rumah Subsidi di Cikarang Kosong Terbengkalai

Kualitas Bangunan dan Lokasi Jauh Jadi Penyebab Rumah Subsidi di Cikarang Kosong Terbengkalai

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Selasa 25 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Selasa 25 Juni 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
Soal Kans Sahroni Maju Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Cek Dulu, Dia Siap Lahir Batin atau Enggak?

Soal Kans Sahroni Maju Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Cek Dulu, Dia Siap Lahir Batin atau Enggak?

Megapolitan
Anak Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Sempat Kabur lalu 'Dijebak' Tetangga

Anak Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Sempat Kabur lalu "Dijebak" Tetangga

Megapolitan
Ayah di Duren Sawit Tewas di Tangan Putri Kandung, Ditikam Saat Tidur

Ayah di Duren Sawit Tewas di Tangan Putri Kandung, Ditikam Saat Tidur

Megapolitan
Kota Bogor Tuan Rumah Musda ke-17 Hipmi, Pemkot Minta Pengusaha Belanja Produk Lokal

Kota Bogor Tuan Rumah Musda ke-17 Hipmi, Pemkot Minta Pengusaha Belanja Produk Lokal

Megapolitan
Putri Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Pelaku Disebut Hidup di Jalan sebagai Pengamen

Putri Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Pelaku Disebut Hidup di Jalan sebagai Pengamen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 'Wedding Organizer' yang Diduga Tipu Calon Pengantin di Bogor

Polisi Tangkap Pemilik "Wedding Organizer" yang Diduga Tipu Calon Pengantin di Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com