Pemprov DKI Diminta Tindak Pedagang Takjil yang Ganggu Ketertiban Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menindak para pedagang takjil yang mengganggu ketertiban umum.

Pemprov DKI juga diminta untuk mengarahkan para pedagang takjil itu berjualan di tempat lain.

"Jika dinilai menyebabkan kemacetan parah, itu Pemda DKI seperti Dishub dan Satpol PP berhak menertibkan dan mengarahkan tempat alternatif yang lebih aman dan tidak mengganggu lalu lintas," ujar Nirwono saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Atur Tempat Pedagang Takjil Dadakan di Jakarta

Nirwono mengatakan, Pemprov DKI harus mendorong para pedagang menata lapak jualannya agar tertib dan tidak mengganggu lalu lintas.

"Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Itu pihak kelurahan dan Satpol PP berhak menertibkan jika dinilai tidak mematuhi aturan yang berlaku," kata Nirwono.

Selain itu, Nirwono juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji aturan tempat khusus bagi masyarakat yang berdagang takjil dadakan saat Ramadhan 2023.

Aturan itu demi menjaga ketertiban umum dan menjaga arus lalu lintas agar tidak macet akibat adanya pedagang takjil.

"Pemda DKI harus memastikan lokasi penjualan takjil dadakan atau musiman tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Ada pengaturan arus lalu lintas dan tempat parkir sementara (dishub)," kata Nirwono.

Baca juga: Pedagang Takjil Bebas Berjualan saat Ramadhan, asal Tak Ganggu Lalu Lintas

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, rekayasa lalin dilakukan di titik-titik jalan yang rawan macet dengan harapan masyarakat tetap bisa beraktivitas saat Ramadhan hingga Idul Fitri.

"Contoh di Tanah Abang dan Thamrin yang jadi pusat masyarakat sebelum mereka mudik. Demikian pula Mangga Dua," ujar Syafirin, Senin (6/3/2023).