Tak Dapat PMD untuk Bangun ITF Cakung, Jakpro Akan Berkomunikasi dengan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) hendak berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membicarakan anggaran pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di Cakung, Jakarta Timur.

"Kalau itu (anggaran pembangunan ITF Cakung), kami terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI. Kalau kayak-kayak gitu, kami harus update," ungkap Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Komunikasi dilakukan karena PT Jakpro tidak mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk pembangunan ITF Cakung.

Baca juga: DLH DKI Surati Jakpro, Minta Pembangunan ITF Sunter Dipercepat

Iwan mengakui bahwa DPRD DKI Jakarta tak menyetujui pengajuan PMD pembangunan ITF Cakung, meski rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) itu telah dipaparkan kepada legislatif Jakarta.

DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui pengajuan PMD pembangunan ITF di Sunter, Jakarta Utara.

"Dinamika anggaran, pasti ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui," ungkap Iwan.

"Saat kami diminta paparkan, kami paparkan. Tapi, keputusan disetujui atau tidak, itu wewenangnya legislatif," lanjut dia.

Baca juga: Pergantian Direksi Jakpro Jadi Penyebab Pembangunan ITF Sunter Mandek

Dilansir dari Antara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya meminta agar pembangunan FPSA/ITF di Cakung tidak tertunda lagi.

“(Tanggal) 17 Agustus 2023 kalau bisa sudah 'groundbreaking' (peletakan batu pertama). Jangan molor lagi,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Pemprov DKI Jakarta, PT Jakpro dan pelaksana proyek tersebut, yakni PT Wijaya Karya dan PT Indoplas Karya Energi di Jakarta, 29 Maret 2023.

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui pembangunan FPSA di Jakarta dapat segera terwujud.

Dengan begitu, Jakarta memiliki infrastruktur yang tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan sampah, namun juga menjadi lompatan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi sesuai perjanjian Paris (Paris Agreement).

“Presiden dalam setiap rapat terbatas selalu menanyakan perkembangan PLTSa ini. Kenapa sulit banget diwujudkan?" kata Moeldoko.

"Dari raut wajahnya, Presiden terlihat marah sebab ini menyangkut komitmen Indonesia juga dalam penurunan emisi,” lanjutnya.

Moeldoko menilai sejauh ini perkembangan pembangunan FPSA di Cakung sudah berjalan baik, tetapi harus dipercepat.

“Dari paparan tadi saya lihat sudah berjalan baik. Tapi harus lebih dipercepat," katanya.