Heru Budi Rotasi 20 Pejabat DKI, Pengamat: Ada Kepentingan Politik karena Visi-Misinya Tak Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, ada unsur politik dalam rotasi 20 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kata Trubus, orang yang mempunyai kepentingan politik itu tak lain adalah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, yang merotasi 20 pejabat tersebut.

"Dari aspek kebijakan publik, rotasi ini lebih diwarnai kepentingan politik. Bahasanya itu, jadi Pak Pj (Heru) ini kan punya visi-misi sendiri, selama ini visi-misinya enggak jalan," kata Trubus melalui sambungan telepon, Kamis (30/3/2023).

"Sehingga dia (Heru) perlu merombak kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) itu agar visi-misinya jalan," lanjut dia.

Baca juga: Rotasi Pejabat Besar-besaran oleh Heru Budi, Fraksi PSI: Menyesuaikan Gaya Kepemimpinannya

Trubus menilai, Heru yang hanya menjabat Pj Gubernur DKI selama dua tahun merasa khawatir program kerjanya tidak jalan.

Karena itu, Trubus berujar, Heru merombak besar-besaran pejabat eselon II.

"(Perombahan) kayak panic policy, kecemasan dia sendiri. Ada pemilihan umum 2024, sementara dia (Heru) menjabat Pj Gubernur sebentar," ujar Trubus.

Baca juga: Rotasi Besar-besaran Pejabat DKI, F-PKS: Sangat Disayangkan, Dadakan Banget

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung kekosongan jabatan tujuh kepala SKPD buntut rotasi 20 pejabat tersebut.

Menurut Trubus, kekosongan jabatan itu bisa mengganggu program masing-masing SKPD yang tak memiliki pimpinan definitif.

Trubus juga merasa khawatir anggaran program yang terhambat karena kekosongan jabatan itu disalahgunakan.