Buka-bukaan soal Harta Kekayaan Ketua DPRD DKI Jakarta yang Capai Rp 23 Miliar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 23,3 miliar.

Sebagai informasi, politikus senior PDIP tersebut sudah menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta sejak periode 2014-201.

Ini artinya, saat ini Prasetyo telah menjalani periode keduanya menjadi pimpinan dewan perwakilan rakyat di DKI.

Lantas setelah dua periode terakhir jadi pimpinan dewan, seberapa kaya Prasetyo?

Rincian harta Prasetyo Edi Marsudi

Dikutip dari TribunJakarta.com, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 yang dilaporkan 23 Maret 2022 lalu tercatat kekayaan Prasetyo mencapai Rp 23,3 miliar.

Baca juga: Prasetyo Edi Batal Jadi Panitia Formula E 2023: Saya Sibuk, Pekerjaan DPRD DKI Padat

Politikus senior ini tercatat punya puluhan bidang tanah dan bangunan senilai Rp 20,27 miliar yang tersebar di Tangerang dan Jakarta.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 72 meter persegi/40 meter persegi di Tangerang Selatan senilai Rp 291.000.000; serta tanah dan bangunan seluas 156 meter persegi/85 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp 916.789.000.

Selain itu, Prasetyo juga memiliki tanah dan bangunan seluas 156 meter persegi/85 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp 916.789.000; serta tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi/40 meter persegi di Tangerang Selatan senilai Rp 392.250.000.

Prasetyo juga memiliki tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi/40 meter persegi di Tangerang Selatan senilai Rp 453.000.000; serta tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi/40 meter persegi di Tangerang Selatan senilai Rp 206.400.000;

Ada juga tanah dan bangunan lain dengan atas nama Prasetyo seluas 200 meter persegi/40 meter persegi di Tangerang Selatan senilai Rp 206.400.000; tanah seluas 500 meter persegi di Tangerang senilai Rp 11.000.000; serta tanah seluas 500 meter persegi di Tangerang Selatan senilai Rp 516.000.000.

Baca juga: Anggota F-PDIP Nilai Rotasi 20 Pejabat DKI Tak Perlu Libatkan DPRD DKI