Heru Budi Lantik 5 Pejabat Eselon II DKI, Salah satunya Kepala BP BUMD

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik lima pejabat tinggi pratama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Jumat (31/3/2023) siang.

Pelantikan para pejabat eselon II itu berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta.

Heru berujar, rotasi jabatan yang berujung pada pelantikan merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi.

Katanya, salah satu tujuan rotasi itu untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota.

"Tujuan kita bersama adalah mempercepat pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Heru Budi Diminta Bersikap Tegas soal Anak-Istri Kabid Dishub Pamer Harta

Selain itu, Heru mengaku hendak meningkatkan kinerja pegawai Pemprov DKI, melalui rotasi jabatan tersebut.

"Kami juga ingin mendorong peningkatan kinerja para aparatur Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan good governance," ujarnya.

Salah satu pejabat yang dilantik hari ini adalah Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

Untuk diketahui, sejak era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, posisi Kepala BP BUMD DKI Jakarta diisi pelaksana tugas (plt) yakni Fitria Rahadiani.

Baca juga: Soal Anak-Istri Kabid Dishub DKI Hobi Pamer Harta, Heru Budi: Tanggung Jawab Masing-masing

Sementara itu, empat pejabat yang dilantik dan dikukuhkan kembali dalam jabatannya, yakni Afan Adriansyah Idris sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, Syaefuloh Hidayat sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

Heru juga sebelumnya merotasi 20 pejabat eselon II pada 21 Maret 2023 lalu.

Akibat rotasi itu, ada beberapa jabatan kepala SKPD DKI Jakarta yang kosong, yakni Sekretariat Dewan DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Lalu, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, serta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.