Anggota Komisi B DPRD Anggap Parkir Liar di Jakarta Kurangi Pendapatan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai keberadaan parkir liar berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.

Sebab, pemasukan dari parkir legal yang merupakan PAD bakal berkurang.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diminta memberantas keberadaan parkir liar.

Baca juga: Sulit Tertibkan Jukir Liar di Jakarta, Dishub DKI: Petugas Datang, Dia Menghilang

"Parkir liar berpotensi mengurangi pendapatan daerah," sebutnya kepada awak media, Jumat (26/5/2023).

"Sudah saatnya Pemprov DKI, lewat Dishub DKI membenahi parkir liar," lanjut dia.

Politisi PKS itu menambahkan, pemberantasan parkir liar bisa dilakukan mulai dari pembuatan peraturan terkait parkir yang lebih ketat hingga penggunaan teknologi.

Suhud menegaskan, pemberantasan parkir liar bakal menimbulkan beberapa dampak positif.

Beberapa di antaranya, yakni pemberantasan pungutan liar (pungli) serta premanisme dan peningkatan pemasukan PAD DKI Jakarta.

Baca juga: Keluh Kesah Pengunjung Lebaran Betawi di Monas, Parkir Liar Ditagih Rp 10.000 Berujung Ban Motor Dikempiskan

"Dishub DKI harus melakukan langkah strategis terkait sistem pengelolaan perparkiran ini," ucap Suhud.

"Sehingga, tidak hanya memberantas praktik parkir liar yang sering dianggap identik dengan pungli dan premanisme, tetapi di saat yang sama juga menambah pemasukan bagi daerah," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Dishub DKI Jakarta mengaku sulit menertibkan juru parkir (jukir) liar di Ibu Kota.

Jukir kerap main "kucing-kucingan" dengan petugas yang melakukan penertiban.

"Begitu petugas datang, dia (jukir) menghilang. Kami, tim gabungan terus koordinasi," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Jumat.

Baca juga: Dishub Tertibkan Jukir Liar di Monas, Imbau Masyarakat Tak Tergoda Parkir di Pinggir Jalan

Kondisi seperti itu yang membuat petugas Dishub DKI kesulitan menertibkan para jukir liar.

Syafrin mengimbau masyarakat memarkirkan kendaraan di kantong-kantong yang sudah disediakan saat berkunjung ke tempat publik.

Ia menegaskan, apabila masyarakat dimintai uang parkir, terlebih dengan nilai yang besar, segera melaporkannya ke petugas Dishub terdekat.

Dari laporan warga itu nantinya Dishub DKI berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengamankan jukir liar tersebut.