Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menilik Naik Turunnya Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi 3 Tahun Terakhir Versi SMRC

Kompas.com - 28/05/2023, 20:45 WIB
Dzaky Nurcahyo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang ditangkap lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini, merupakan salah satu yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkapkan berdasarkan catatan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tiga tahun lalu atau tepatnya pada Mei 2020 mencapai 66,3 persen.

Kemudian Mei 2023 atau tiga tahun setelahnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi merangsek naik di angka 79,7 persen.

"Jadi, kalau kita lihat 'kepala' dan 'ekor', maka terlihat kepuasan publik atas kinerja Presiden secara umum mengalami kenaikan dari 66,3 persen pada survei Mei 2020 menjadi 79,7 persen di survei terakhir 23-24 Mei 2023," papar Deni dalam konferensi pers, Minggu (28/5/2023).

Baca juga: Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Jokowi 79,6 Persen

Selama tiga tahun itu, tentu ada fluktuasi. Salah satu titik terendah terjadi pada Oktober 2020.

Deni menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi adalah serangkaian peristiwa unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di kota-kota besar Indonesia. Terjadi insiden yang melukai warga dalam peristiwa itu.

"Di Oktober 2020 ini (tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi) cukup rendah, yakni 63,2 persen yang puas," ujar Deni.

"Pada saat itu memang banyak demonstrasi di mana-mana yang menentang UU Cipta Kerja dan tingkat keamanan jadi perhatian karena cukup banyak demonstran yang mengalami luka pada saat itu sehingga respons publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan," lanjut dia.

Baca juga: Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Salah satu titik terendah antara lain terjadi di pertengahan Juni 2021 hingga pertengahan 2022.

Menurut Deni, salah satu faktornya adalah kuatnya narasi perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Isu ini kurang populer di mata publik sehingga menurunkan kadar kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

Angka yang kurang memuaskan juga terjadi pada September 2022, di mana ssat itu terjadi kenaikan harga BBM. Angka kepercayaan publik atas pemerintahan Jokowi bahkan menyentuh yang terendah, yakni 62 persen.

Namun, setelah itu, publik mulai menaruh kepercayaannya kembali kepada pemerintahan Jokowi hingga seperti yang tercatat pada Mei 2023.

Baca juga: Safari Politik di Banten, Ganjar Sebut Pembangunan Era Jokowi Harus Dilanjutkan

Salah satu penyebab tingginya angka kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi adalah penilaian soal keberhasilan menangani perekonomian pascapandemi.

Diberitakan sebelumnya, survei yang digelar SMRC menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 79,6 persen. Sementara itu, responden yang menjawab tak puas atas kinerja Presiden Jokowi berada di angka 18,1 persen.

Survei ini sendiri diketahui digelar dengan metode wawancara melalui sambungan telepon dari tanggal 23 hingga 25 Mei 2023.

Jumlah responden, yakni 915 orang yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Adapun, seluruh responden adalah WNI, di atas 17 tahun atau sudah menikah, dan memiliki telepon selular pribadi.

Margin of error survei ini yakni kurang lebih 3,3 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com