Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pejalan Kaki Protes Penutupan Trotoar Depan Kedubes AS, Sudah Terjadi sejak Era Jokowi

Kompas.com - 06/06/2023, 14:18 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pejalan Kaki memprotes penutupan trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat.

Jalan masuk ke trotoar itu ditutup dengan kawat berduri sehingga tak bisa dilewati pejalan kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, tepatnya pada era kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dari zaman Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI. Kami sudah menyampaikan itu kepada Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas publik yang merupakan hak dasar pejalan kaki harus dibuka yang di depan Kedubes AS," ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Trotoar Pasar Induk Cibitung Jadi TPS Liar, Warga Minta Pembuang Sampah Diberi Efek Jera

Alfred mengatakan, penutupan trotoar itu terjadi saat Kedubes AS direnovasi pada 2013.

Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dari saat ini yang menggunakan barrier dan kawat berduri.

"Nah, kalau dulu tidak sampai kawat duri. Jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalahan Kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan Republik Indonesia, gitu," ucap Alfred.

Baca juga: Jalan Raya Condet hingga Dewi Sartika Macet Senin Pagi, Sepeda Motor Lewat Trotoar Pejalan Kaki

Alfred pun membandingkan kondisi sekitar Kedubes AS ini dengan kedutaan negara lain yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menurut Alfred, banyak keberadaan kedubes negara lain di kawasan Setiabudi itu, tetapi tidak melakukan penutupan jalur pedestrian.

"Perbedaannya dengan kedutaan-kedutaan lain apa sih, Kedutaan Jerman, Jepang, Perancis, Spanyol, dan banyak kedutaan di sepanjang HR Rasuna Said itu tuh fine aja trotoarnya tidak jadi masalah," ucap Alfred.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, trotoar itu ditutup menggunakan besi, barrier, dan kawat berduri.

Penutupan trotoar itu tepat di depan Kantor Kedubes AS. Hal itu membuat pejalan kaki tidak dapat melintas di jalur pedestrian dan terpaksa melewati jalan raya.

Pejalan kaki bisa kembali melintas di jalur pedestrian setelah melewati Kedubes AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com