Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Kompas.com - 07/06/2023, 11:03 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta baru saja meluncurkan tiga alat pemantau kualitas udara untuk mengukur dan menjawab permasalahan polusi udara Ibu Kota.

Kendati demikian, jumlah stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA) yang memadai di DKI Jakarta masih jauh dari cukup.

Berdasarkan laporan akhir Pemantauan Kualitas Udara Jakarta 2022 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), baru ada sembilan SPKUA di Jakarta.

"Jadi saat ini, Jakarta menambah alat pantau itu pun masih jauh dari cukup," ucap Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Buruknya Kualitas Udara Jakarta Sudah Makan Korban, Dinkes DKI Diminta Turun Tangan

Padahal, laporan KLHK menyatakan perlu penambahan ada 43-53 titik pantau yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pemantauan kualitas udara tambahan di Jakarta.

Di sisi lain, kondisi sekitar lokasi SPKUA masih ada yang belum memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI), baik itu jarak maupun sudut terhadap bangunan atau vegetasi terdekat.

Selain itu, masih terdapat aktivitas masyarakat sekitar SPKUA yang menimbulkan emisi pencemar udara seperti pembakaran sampah ataupun parkir kendaraan.

Soal pemenuhan SPKUA ini sebetulnya sudah diwanti-wanti dalam putusan majelis hakim saat sidang hasil gugatan polusi udara yang telah dimenangkan oleh warga pada 2021.

Saat itu, majelis hakim menyimpulkan Gubernur DKI telah lalai karena tidak menyediakan SPKUA dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Fokus Benahi 2 Masalah Penyebab Polusi Udara

Jika jumlah penduduk yang mencapai 10 juta pada 2020, setidaknya diperlukan 30 SPKU di Jakarta. Saat itu,Jakarta hanya ada tujuh SPKUA.

"Semakin banyak alat pantau dan datanya dipublikasikan secara real time, tentunya akan semakin membuat cakupannya lebih memadai untuk memberikan peringatan kepada publik lebih luas," ucap Bondan.

Menurut dia, peringatan kepada publik soal kualitas udara sangat penting untuk melindungi masyarakat dari terpapar polusi udara yang sedang tidak sehat

"Poinnya adalah perlu data yang real time dan datanya dijadikan upaya peringatan kepada publik," ungkap Bondan.

Baca juga: Kondisi Udara Jakarta Sedang Tak Baik-baik Saja: Anak-anak Jadi Korban, Risiko Kanker Mengintai

Langkah awal

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring berujar, alat pemantau kualitas udara sah-sah saja dilakukan.

Namun, kata dia, Pemprov DKI dan masyarakat Ibu Kota harus memahami bahwa pemasangan alat itu hanya sebagai langkah awal saja.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com