Pemprov DKI Sediakan 52 Unit di Rusunawa Buat Tampung Warga Kolong Tol Angke

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan puluhan unit pada rumah susun sewa untuk warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum mengatakan, rencananya akan ada 52 unit yang disediakan untuk menampung warga.

"Dari (pihak) Wali Kota Jakarta Barat sudah berkoordinasi ke kami. Kami diminta untuk menyediakan 52 unit rusun," ujar Retno dalam rapat dengan anggota DPRD komisi D, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Banyak Warga Tinggal di Kolong Tol, Pemprov DKI Didesak Segera Bangun Hunian Layak

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta telah berkoordinasi Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Pemkot Jakbar telah mendata warga sebelum nanti akan ditempatkan di rusunawa yang berada di Penjaringan Jakarta Utara dan Rusunawa Tipar Cakung Jakarta Timur.

Hanya saja, Retno tak menjelaskan mengenai waktu pemindahan warga kolong tol.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan sebelumnya mendesak Pemprov untuk membangun hunian layak bagi warga yang tinggal di kolong tol di Ibu Kota.

"Sekarang Pemprov DKI harus berorientasi menyediakan rumah layak huni bagi seluruh warga DKI Jakarta. Tidak boleh ada lagi warga Jakarta yang masih tinggal di tempat yang tidak layak dihuni," ujar Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Relokasi Warga Kolong Tol ke Rusun: Kami Akan Memanusiakan Mereka

Salah satu permasalahan soal hunian terlihat di kawasan Kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Tak sedikit warga disebut mendirikan rumah semipermanen di area tersebut.

Dengan demikin, Pemprov DKI Jakarta diminta segera mencari solusi mengatasi masalah itu dengan segera pembangunan rumah susun.

"Kalau sudah bangun itu (warga) pindahkan. Jangan dibiarkan di situ. Tapi karena sekarang belum mampu menyediakan rumah susun layak huni yang bisa dilakukan sekarang ini adaah imbauan imbauan," ucap Pantas.

Pantas mengatakan, pemberian rumah layak itu tak terlepas dari penataan atau tata ruang di DKI Jakarta yang diperlukan masyarakat.

Soal pemberian nama pada program rumah layak huni, Pantas menyerahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Fakta Warga Kolong Tol Cawang-Pluit, Sebagian Eks Kalijodo dan Tak Kuat Bayar Sewa Rusunawa Marunda

"Apapun mamanya terserah tapi salah satu ranah yang kita miliki sekarang salah satunya adalah rumah susun. Itu harus diperbanyak dan itu harus sesuai juga dengan rencana nasional bahwa kebutuhan rumah di DKI Jakarta memang masih butuh banyak," ucap Pantas.

"Kalau konsepnya kepemilikan seperti kemarin saya rasa itu dikoreksi. Yang kita butuhkan kan konsep dari DP 0 rupiah itu kepemilikan," sambungnya.