Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Demo Buruh Tak Tertib, Satpol PP DKI Jaga 14 Titik di Jakarta

Kompas.com - 10/08/2023, 11:10 WIB
Tria Sutrisna,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satpol PP DKI Jakarta khawatir demo buruh yang kembali berlangsung pada Kamis (10/8/2023) ini mengganggu ketertiban umum.

Sebanyak 121 personel akhirnya disiagakan untuk turut mengamankan aksi demonstrasi, dan mengantisipasi gangguan ketertiban di 14 titik di wilayah DKI Jakarta.

"Personil Satpol PP akan menjaga keamanan di 14 titik," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga: Massa Buruh Demo Lagi di Patung Kuda, Polisi Terjunkan 7.000 Personel

Arifin tidak menjelaskan secara terperinci sebaran 14 titik yang menjadi fokus pengamanan Satpol PP DKI Jakarta.

Dia hanya mengingatkan seluruh massa aksi agar tidak merusak fasilitas umum dan sosial selama menyampaikan aspirasi.

"Tentunya kami menghimbau, kepada masyarakat agar tertib dan tidak merusak fasos maupun fasum saat menyampaikan aspirasi," kata Arifin.

Di samping itu, Arifin juga mengimbau para personel Satpol PP untuk mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum.

"Satpol PP yang bertugas harus mengedepankan sikap humanis, tegas dan bekerja sama dengan aparat keamanan serta unsur terkait," pungkasnya.

Baca juga: Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat dan Siapkan Water Cannon

Untuk diketahui, demonstrasi hari ini digelar oleh massa aksi dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Aksi unjuk rasa di Patung Kuda ini sudah digelar sejak Rabu kemarin oleh masa aksi dari Partai Buruh.

Partai Buruh melibatkan empat Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Pekerja Nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala Pembantu Rumah Tangga (PRT), Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan lainnya dalam aksi ini.

Mereka menggaungkan enam tuntutan kepada Pemerintah.

Massa buruh meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, menaikkan upah minimum buruh sebesar 15 persen pada 2024, serta merevisi presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen.

Baca juga: Ada Demo Buruh di Patung Kuda, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Pusat

Selanjutnya, pemerintah diminta merevisi parliamentary threshold menjadi empat persen dari total kursi DPR RI, mencabut UU Kesehatan, serta mewujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT.

"Enam isu ini dibawa serentak dan akan aksi terus-menerus!" seru Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat orasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Rabu (9/8/2023).

Bila tak didengarkan dan ditanggapi, partai dan organisasi buruh, serta kelas pekerja lainnya, mengancam akan mogok nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu yang Cabuli Anak Kandung Menyerahkan Diri Setelah Tahu Diincar Polisi

Ibu yang Cabuli Anak Kandung Menyerahkan Diri Setelah Tahu Diincar Polisi

Megapolitan
Polisi Telusuri Kemungkinan Adanya Unsur Kelalaian dalam Kasus Keracunan Massal di Bogor

Polisi Telusuri Kemungkinan Adanya Unsur Kelalaian dalam Kasus Keracunan Massal di Bogor

Megapolitan
Trotoar di Pulogadung Jadi Tempat Parkir dan Jualan PKL, Pejalan Kaki Susah Lewat

Trotoar di Pulogadung Jadi Tempat Parkir dan Jualan PKL, Pejalan Kaki Susah Lewat

Megapolitan
Bahayanya Trotoar di Pulogadung, Banyak yang 'Berlubang' hingga Minim Penerangan

Bahayanya Trotoar di Pulogadung, Banyak yang "Berlubang" hingga Minim Penerangan

Megapolitan
Pencairan Kartu Lansia Jakarta Telat, Dinsos: Masih Tahap Administrasi

Pencairan Kartu Lansia Jakarta Telat, Dinsos: Masih Tahap Administrasi

Megapolitan
Polisi Koordinasi ke Kominfo untuk 'Takedown' Video Ibu Cabuli Anak yang Viral di Medsos

Polisi Koordinasi ke Kominfo untuk "Takedown" Video Ibu Cabuli Anak yang Viral di Medsos

Megapolitan
Polisi Periksa Ponsel Ibu yang Cabuli Anaknya, Cek Kebenaran Ada Perintah Bikin Video Asusila

Polisi Periksa Ponsel Ibu yang Cabuli Anaknya, Cek Kebenaran Ada Perintah Bikin Video Asusila

Megapolitan
Soal Spanduk Dukungan Anies Maju Pilkada Jakarta, Warga: Tak Etis, Belum Masa Kampanye

Soal Spanduk Dukungan Anies Maju Pilkada Jakarta, Warga: Tak Etis, Belum Masa Kampanye

Megapolitan
5 Saksi Turut Keracunan Massal di Bogor, Polisi Sempat Terkendala Gali Keterangan

5 Saksi Turut Keracunan Massal di Bogor, Polisi Sempat Terkendala Gali Keterangan

Megapolitan
Suami BCL Tiko Aryawardana Dilaporkan Gelapkan Dana, Kuasa Hukum Pertanyakan Pihak yang Mengaudit

Suami BCL Tiko Aryawardana Dilaporkan Gelapkan Dana, Kuasa Hukum Pertanyakan Pihak yang Mengaudit

Megapolitan
Ibu di Tangsel Cabuli Anak Kandung, Polisi Pastikan Suami Pelaku Tak Terlibat

Ibu di Tangsel Cabuli Anak Kandung, Polisi Pastikan Suami Pelaku Tak Terlibat

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Angkot yang Mabuk hingga Tabrak 7 Kendaraan di Bogor

Polisi Tangkap Sopir Angkot yang Mabuk hingga Tabrak 7 Kendaraan di Bogor

Megapolitan
Ibu yang Cabuli Anaknya Tak Bekerja, Bikin Video Asusila karena Butuh Uang

Ibu yang Cabuli Anaknya Tak Bekerja, Bikin Video Asusila karena Butuh Uang

Megapolitan
Beredar Poster Dukungan untuk Anies Maju Pilkada 2024 di Jakarta Barat, Warga: Sekarang Sudah Dicopot

Beredar Poster Dukungan untuk Anies Maju Pilkada 2024 di Jakarta Barat, Warga: Sekarang Sudah Dicopot

Megapolitan
Ibu di Tangsel Cabuli Anak Kandung, Berawal dari Tawaran Kerja Lewat 'Broadcast' Facebook

Ibu di Tangsel Cabuli Anak Kandung, Berawal dari Tawaran Kerja Lewat "Broadcast" Facebook

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com