Geram, Komisi D DPRD Panggil Semua Pihak Terkait Menu Pencegah "Stunting" di Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok akan memanggil semua pihak terkait pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting atau tengkes pada Jumat (17/11/2023).

Pasalnya, banyak keluhan dari masyarakat bahwa menu PMT dianggap tidak bisa memenuhi kecukupan gizi balita, sebab hanya menyediakan makanan berupa nasi, kuah sayur, bola-bola kentang, dan tahu kukus.

Anggota Komisi D DPRD Depok Ikravany Hilman ikut geram dengan pelaksanaan program ini.

"Ini sebetulnya yang carut-marutnya seperti apa? Jumat, makanya Komisi D terpaksa untuk mengundang rapat. Saya minta dinkes, puskesmas, dan pihak ketiganya datang. Nanti rapatnya bersifat terbuka, jangan dibikin tertutup," kata Ikra saat dikonfirmasi, Rabu (16/11/2023).

Baca juga: Foto Viral Menu Pencegah Stunting di Depok Cuma Tahu-Sawi, padahal Anggarannya Rp 4,4 Miliar

Padahal jumlah anggaran APBN untuk program PMT, kata Ikra mencapai Rp 4,4 miliar, dengan rincian Rp 18.000 per hari untuk satu paket makanan.

Menurut Ikra, ini adalah program makanan tambahan untuk menanggulangi stunting atau gizi kurang. Maka, seharusnya menu yang disajikan pun jauh lebih baik.

"Bagi saya yang penting, warga ini jangan dilecehkan dengan pemberian yang seperti itu tadi," ujar dia.

Dia mengatakan, Pemerintah Kota Depok seharusnya memberikan makanan yang bergizi, berupa telur, ikan, atau daging

Baca juga: Heboh Menu Pencegah Stunting di Depok Hanya Nasi dengan Kuah Sop, Dinkes Akui Ada Kekeliruan

"Ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp 4,4 miliar," kata Ikra.

"Yang namanya tambahan itu mesti diukur, yang biasanya ada di rumah tangga, nasi ada, tahu tempe biasanya ada. Nah yang enggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah, atau tambahan telur, ikan, daging," ujar Ikra lagi.