Buruh Tolak Usulan Kenaikan UMP DKI 2024 Sesuai PP 51

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang berlangsung pada Jumat (17/11/2023), unsur serikat pekerja tetap meminta upah minimum 2024 naik 15 persen.

"Angkanya sama dengan yang kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, tuntutan pekerja di 15 persen dengan angka Rp 5.637.069," ujar Anggota Dewan Pengupahan Unsur Serikat Buruh, Dedi Hartono kepada wartawan di Balai Kota, Jumat.

Baca juga: Sidang Pengupahan Berlangsung Alot, Besaran Kenaikan UMP 2024 Belum Ditetapkan

Menurut Dedi, unsur serikat pekerja menuntut kenaikan 15 persen karena melihat nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

"Itu menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta 1,89 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 4,9 persen, ditambah indeks tertentu 8,15 persen. Sehingga menjadi sebesar Rp 5.637.068," kata Dedi.

Dedi menilai usulan UMP DKI 2024 sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 yang diusulkan unsur pemerintah dan pengusaha, seolah tidak melihat kontribusi pihak buruh.

Besaran yang dihasilkan dengan mengikuti pedoman aturan tersebut pun dianggap tak terasa manfaatnya bagi serikat buruh.

"Jadi sebenarnya di PP 51 ini justru menggerus yang seharusnya dinikmati seluruh pekerja buruh. Karena persentase kenaikannya masih dibawah pertumbuhan ekonomi," kata Dedi.

Baca juga: Pemprov DKI Tampung Tuntutan Buruh yang Minta Kenaikan UMP 2024 Jadi Rp 5,6 Juta

Untuk diketahui, sidang Dewan Pengupahan yang membahas rekomendasi besaran UMP DKI 2024 digelar siang ini.

Sidang tersebut digelar terbatas mulai pukul 14.00 WIB dengan melibatkan pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

Hasil sidang bakal menjadi rekomendasi yang diserahkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.