Bawaslu: Caleg Partai Golkar di Tambora Bagikan Uang Rp 50.000 ke Warga Lewat Ketua RT

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Golkar disebut melakukan politik uang di Jakarta Barat saat masa tenang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, pembagian uang dilakukan oleh ketua RT.

"Informasi awal dari masyarakat bagi uang Rp 50.000 melalui RT. Sudah dua hari," kata Benny saat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Bawaslu Kota Bekasi Terima Laporan Politik Uang Caleg DPR Partai Golkar

Bawaslu DKI sebelumnya menerima informasi terkait adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan peserta Pemilu 2024 saat masa tenang.

Benny sebelumya mengatakan, dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh salah satu caleg DPR RI di Tambora, Jakarta Barat.

"Ada infromasi awal dugaan politik uang salah satu caleg DPR RI di wilayah Tambora Jakbar," ujar Benny.

Bawaslu DKI saat ini tengah menelusuri terkait dugaan pelanggaran. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa politik uang itu diduga dilakukan oleh caleg DPR RI dari Partai Golkar.

Baca juga: Serangan Fajar di Masa Tenang, Caleg DPR Diduga Bagikan Amplop Isi Rp 100.000 ke Warga Bekasi

"Selanjutnya, kasus dugaan politik uang pada tahapan kampanye salah satu caleg DPRD DKI di Jakarta Timur. Perkaranya sudah diproses di Gakkumdu Bawaslu Jaktim. Sudah masuk tahap pra-penuntutan," ucap Benny.

Benny pun mengingatkan para peserta Pemilu 2024 untuk tidak melakukan politik uang pada sisa waktu masa tenang menjelang pencoblosan.

Bawaslu DKI tak segan menindak tegas para peserta pemilu baik capres, cawapres serta caleg yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut dijelaskan "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00".

Sementara itu, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya belum menerima informasi terkait kader Golkar yang diduga terlibat politik uang.

"Saya belum mendapat informasi. Nanti tim Partai Golkar Jakarta akan cek. Terima kasih," kata Zaki.