Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Dorong Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah agar Bansos Tepat Sasaran

Kompas.com - 28/02/2024, 12:03 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendukung penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota, segera diterapkan setelah penetapan hasil Pemilu 2024.

Hal ini dilakukan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki data kependudukan yang akurat, ketika menjalankan kebijakan maupun program. Salah satunya saat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.

“Jadi DKI benar-benar punya data kependudukan yang baik dan valid, sehingga bantuan yang diberikan pemda bisa tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan,” ujar Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Simon Lakamudi, saat dikonfirmasi Rabu (28/2/2024).

Baca juga: NIK Warga DKI Jakarta Batal Dinonaktifkan Maret 2024, Diundur sampai Pemilu Selesai

Simon menilai langkah penonaktifan NIK warga Jakarta yang kini menetap di luar daerah memiliki banyak dampak positif. Untuk itu, dia mendukung Pemprov DKI menerapkan kebijakan tersebut.

“Tapi diharapkan prosesnya tidak ada kesalahan. Perlu dilakukan secara berhati-hati karena akan menyebabkan pemutusan bansos secara otomatis,” kata Simon.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) DKI Jakarta menunda tahapan penonaktifan NIK warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, penonaktifan NIK warga Jakarta yang kini tidak lagi tinggal di Ibu kota bakal dilaksanakan setelah keluar penetapan hasil Pemilu 2024.

Baca juga: DPRD Minta Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah Ditunda agar Tak Pengaruhi DPT Pemilu

“Iya kami masih menunggu pengumuman resmi Pemilu. Jadi belum bulan Maret ini,” ujar Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Budi menerangkan, penonaktifan NIK warga yang tak lagi tinggal di Jakarta adalah bagian dari program penataan tertib administrasi kependudukan.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan keakuratan data kependudukan di Ibu Kota, karena akan berdampak pada proses pembangunan dan kebijakan publik.

“Sejak akhir tahun 2023 kami telah sosialisasi terkait tertib adminduk, mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dan lainnya,” ujar Budi.

Baca juga: 72 KK di Bogor Selatan Terancam Tak Kebagian Rumah Tahan Gempa akibat Lahan yang Terbatas

Sedangkan untuk warga DKI Jakarta yang sedang bertugas maupun mengenyam pendidikan di luar kota dan negeri, tidak akan terdampak penertiban dokumen kependudukan.

“Begitupun juga bagi yang masih mempunyai aset rumah di Jakarta,” kata dia.

Merujuk unggahan X @DKIJakarta, Kamis (15/2/2024), penonaktifan atau pembekuan NIK dalam rangka penataan kependudukan ini rencananya dilakukan mulai Maret 2024.

Penataan kependudukan dilakukan karena setiap penduduk wajib memiliki identitas yang domisilinya sesuai dengan alamat tempat tinggal masing-masing.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah atau terkendala," tulis Pemprov DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5 Anggota Polisi Diamankan karena Penyalahgunaan Narkoba

5 Anggota Polisi Diamankan karena Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Belasan Motor Mogok akibat Nekat Menerobos Banjir di Jalan Raya Jambore Cibubur

Belasan Motor Mogok akibat Nekat Menerobos Banjir di Jalan Raya Jambore Cibubur

Megapolitan
Jalan Raya Jambore Cibubur Banjir 30 Cm, Arus Lalin Sempat Dialihkan

Jalan Raya Jambore Cibubur Banjir 30 Cm, Arus Lalin Sempat Dialihkan

Megapolitan
Saksi Sebut Kamar Tempat Wanita Ditemukan Tewas di Kelapa Gading Dikunci dari Dalam

Saksi Sebut Kamar Tempat Wanita Ditemukan Tewas di Kelapa Gading Dikunci dari Dalam

Megapolitan
Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Sempat Merasa Lemas dan Kepanasan Sebelum Anaknya Tewas

Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Sempat Merasa Lemas dan Kepanasan Sebelum Anaknya Tewas

Megapolitan
Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading Tinggal Bersama Pacarnya

Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading Tinggal Bersama Pacarnya

Megapolitan
MK Sudah Terima 52 'Amicus Curiae', Hanya 14 yang Didalami

MK Sudah Terima 52 "Amicus Curiae", Hanya 14 yang Didalami

Megapolitan
Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Megapolitan
Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Megapolitan
Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Megapolitan
Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Megapolitan
Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com