Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Pakar, Dua Hal Ini Bikin Cagub Independen DKI Jakarta Sepi Peminat

Kompas.com - 14/05/2024, 14:29 WIB
Firda Janati,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menanggapi persoalan sepinya peminat calon kepala daerah jalur perseorangan atau independen, termasuk calon gubernur independen DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Dari lima bakal cagub independen yang meminta akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU DKI, hanya Darma Pongrekun yang menyerahkan bukti dukungan sebagai syarat maju di Pilkada DKI 2024.

"Jawabannya adalah syarat dukungannya berat, ongkosnya juga mahal serta waktunya pendek. Jadi memang ada kompleksitas terkait pencalonan independen," ujar Titi dikutip dari "Obrolan Newsroom" Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Dari Lima Orang, Hanya Dharma Pongrekun yang Serahkan Bukti Dukungan Cagub Independen

Titi mengatakan, syarat dukungan bagi calon kepala daerah independen semakin berat sejak Pilkada serentak 2015.

Pada tahun itu, persyaratan dukungan belum menyentuh angkat 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

"Syaratnya memang jadi jauh lebih berat dari Pilkada Pilkada sebelumnya. Kalau sebelum itu masih pakai UU No 12 Tahun 2008, calon perseorangan itu syaratnya antara 3 sampai 6,5 persen," kata Titi.

Baca juga: Dharma Pongrekun Kumpulkan 749.298 Dukungan Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Bukan hanya jumlah syarat dukungan yang memberatkan, proses verifikasi dukungan juga memakan biaya yang tidak sedikit.

"Para calon harus mengumpulkan bukti dukungan berupa fotokopi pendukung, fotokopi saja sudah berapa biaya. Misal di DKI 600.000 sekian, kan enggak gampang menyambangi satu-satu pendukung," ucap Titi.

Selain itu, waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini juga tidak ideal karena beririsan dengan tahapan pemilu serentak 2024 yang belum lama ini digelar.

Baca juga: Dharma Pongrekun Fokus Perbaiki Syarat Dokumen untuk Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Menurut Titi, baik dari politisi, partai politik hingga masyarakat masih belum sepenuhnya pulih dari hiruk-pikuk Pilpres 2024.

"Jadi publik kita, bukan hanya partai politik tetapi aktor politik daerah, nasional, pemilih, penyelenggara, itu masih belum pulih sepenuhnya dari kelelahan Pemilu serentak 2024," ujarnya.

Hal itu, kata Titi, berdampak pada sosialisasi pengetahuan masyarakat yang perasaanya masih melekat pada euforia Pilpres.

"Ini berdampak pada sosialisasi pengetahuan, pemahaman kita soal Pilkada itu belum sepenuhnya baik. Kita masih euforia Pemilu 2024," ujar dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Megapolitan
Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Megapolitan
Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Megapolitan
Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Megapolitan
Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com