Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada DKI Jalur Independen Dinilai Sepi Peminat karena Beratnya Syarat Dukungan

Kompas.com - 14/05/2024, 15:34 WIB
Firda Janati,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini berpendapat, sepinya pendaftaran calon kepala daerah jalur independen, termasuk di Pilkada Jakarta 2024, disebabkan karena beratnya syarat dukungan yang harus dipenuhi calon.

Untuk maju sebagai kepala daerah jalur perseorangan, pasangan calon (paslon) harus mengantongi 6,5-10 persen dukungan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah paslon mencalonkan diri.

Titi mengatakan, syarat dukungan bagi calon kepala daerah independen tersebut semakin berat sejak Pilkada Serentak 2015.

"Syaratnya memang jadi jauh lebih berat dari pilkada-pilkada sebelumnya. Karena kalau sebelum itu (Pilkada 2015) masih pakai UU Nomor 12 Tahun 2008, calon perseorangan itu syaratnya (mendapat dukungan warga) antara 3-6,5 persen," kata Titi dikutip dari Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Khusus di Pilkada DKI 2024, bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur harus mendapatkan 7,5 persen dukungan warga DKI yang tercatat dalam DPT Pemilu 2024.

Baca juga: Menurut Pakar, Dua Hal Ini Bikin Cagub Independen DKI Jakarta Sepi Peminat

Jumlah DPT di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 sendiri mencapai 8,25 juta jiwa. Dengan demikian, setiap cagub dan cawagub independen harus mendapatkan sedikitnya 618.968 dukungan warga DKI Jakarta.

"Itu sudah diperingan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) yang tadinya jumlah penduduk, menjadi jumlah pemilih pada pemilu terakhir, jadi agak lebih sedikit. Tapi kan tetap berat," ucapnya.

Syarat tersebut menjadi semakin berat lantaran bakal calon diwajibkan mengumpulkan bukti dukungan berupa fotokopi KTP warga yang mendukung. 

"Fotokopi saja sudah berapa biaya. Misal di DKI 600.000 sekian (dukungan), kan enggak gampang menyambangi satu satu pendukung dan memfotokopi KTP-nya, itu saja mahal," imbuhnya.

"Verifikasi faktualnya sensus. Jadi syaratnya berat, persentasenya naik, lalu ditambah biaya besar karena syarat administrasi tidak sederhana," tuturnya.

Sebagai informasi, pada Pilkada DKI Jakarta 2024, hanya ada satu paslon yang menyerahkan syarat dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. 

Padahal, sebelumnya, ada empat nama lainnya yang sudah berkonsultasi ke KPU DKI Jakarta dan meminta akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mengunggah dokumen pencalonan. Namun, hingga pendaftaran ditutup pada Minggu (12/5/2024) pukul 23.59 WIB, empat nama tersebut tak menyerahkan syarat dukungan ke KPU. 

"Pertama itu Pak Noer Fajrieansyah, Pak Poempida Hidayatullah, Pak Sudirman Said, dan Pak John Muhammad sudah meminta akses Silon, tapi mereka belum menyerahkan dukungan," ucap Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya. 

Adapun besaran syarat dukungan calon kepala daerah independen diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Berikut bunyinya:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

  1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen;
  2. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2-6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen;
  3. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen;
  4. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen; dan
  5. jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

Baca juga: Dharma Pongrekun Fokus Perbaiki Syarat Dokumen untuk Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Megapolitan
Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Megapolitan
Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Megapolitan
Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Megapolitan
Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Megapolitan
Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com