Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada DKI Jalur Independen Sepi Peminat, Pakar Khawatir Fenomena Calon Tunggal

Kompas.com - 14/05/2024, 18:50 WIB
Firda Janati,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengkhawatirkan munculnya calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Apalagi, beberapa tahun belakangan, fenomena calon tunggal di pilkada cenderung meningkat.

"Yang lebih menghawatirkan adalah fenomena calon tunggal," ujar Titi dikutip dari Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Menurut Titi, hadirnya calon kepala daerah independen atau perseorangan sedianya bisa menjadi alternatif di pilkada untuk menghindari fenomena calon tunggal. Namun, belakangan, pencalonan kepala daerah independen pun seakan sepi peminat. 

"Ini yang semestinya calon perseorangan tuh jadi pilihan alternatif di tengah pilihan partai politik yang mulai malas mengusung calon dari jalur partai," kata Titi.

Baca juga: Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Titi berpendapat, minimnya pendaftaran calon kepala daerah jalur independen disebabkan karena beratnya syarat dukungan yang harus dipenuhi calon.

Untuk maju sebagai kepala daerah jalur perseorangan, pasangan calon (paslon) harus mengantongi 6,5-10 persen dukungan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah paslon mencalonkan diri.

Titi mengatakan, syarat dukungan bagi calon kepala daerah independen tersebut semakin berat sejak Pilkada Serentak 2015.

"Syaratnya memang jadi jauh lebih berat dari pilkada-pilkada sebelumnya. Karena kalau sebelum itu (Pilkada 2015) masih pakai UU Nomor 12 Tahun 2008, calon perseorangan itu syaratnya (mendapat dukungan warga) antara 3-6,5 persen," ujarnya.

Pada Pilkada Jakarta 2024, misalnya, bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur harus mendapatkan 7,5 persen dukungan warga DKI yang tercatat dalam DPT Pemilu 2024.

Jumlah DPT di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 sendiri mencapai 8,25 juta jiwa. Dengan demikian, setiap cagub dan cawagub independen harus mendapatkan sedikitnya 618.968 dukungan warga DKI Jakarta.

"Itu sudah diperingan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) yang tadinya jumlah penduduk, menjadi jumlah pemilih pada pemilu terakhir, jadi agak lebih sedikit. Tapi kan tetap berat," kata Titi.

Syarat tersebut menjadi semakin berat lantaran bakal calon diwajibkan mengumpulkan bukti dukungan berupa fotokopi KTP warga yang mendukung.

"Fotokopi saja sudah berapa biaya. Misal di DKI 600.000 sekian (dukungan), kan enggak gampang menyambangi satu satu pendukung dan memfotokopi KTP-nya, itu saja mahal," lanjut Titi.

"Verifikasi faktualnya sensus. Jadi syaratnya berat, persentasenya naik, lalu ditambah biaya besar karena syarat administrasi tidak sederhana," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Megapolitan
Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Megapolitan
Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Megapolitan
Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Megapolitan
Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Megapolitan
Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com