Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugat Kenaikan Pangkat Prabowo, LBH Jakarta: Rawan Konflik Kepentingan

Kompas.com - 28/05/2024, 19:00 WIB
Ryan Sara Pratiwi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, M Fadhil Alfathan menilai, kenaikan pangkat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjadi jenderal bintang empat sarat konflik kepentingan.

"Kita sama-sama tahu, bahkan sejak 2019, kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi, dalam hal ini tergugat, itu mengisyaratkan adanya kedekatan politik dalam koalisi tertentu," ujar Fadhil di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Pemberian Pangkat Bintang Empat Prabowo ke PTUN

"Jadi kami anggap bahwa pemberian pangkat ini rawan konflik kepentingan. Apalagi di tahun 2024, anak dari tergugat atau Presiden Jokowi adalah pasangan dari Prabowo Subianto dalam kontestasi elektoral pilpres," imbuh dia.

Fadhil menegaskan, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyelenggara negara seharusnya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Ketika pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara ingin mengeluarkan satu keputusan atau tindakan, itu tidak boleh berkaitan dengan konflik kepentingan," ucap dia.

"Dan ini yang coba kami uji dalam beberapa alasan yang setidaknya kita coba untuk diuji di PTUN," sambung dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggugat kenaikan pangkat istimewa yang diberikan kepada Prabowo Subianto.

Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/24 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Baca juga: LBH Jakarta Sebut Pemberian Bintang Empat Prabowo Abaikan UU TNI

Masyarakat sipil yang terdiri dari keluarga korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, IMPARSIAL, dan organisasi masyarakat sipil lainnya kemudian melayangkan gugatannya kepada Presiden RI Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

Dengan begitu, mereka berharap agar PTUN sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berani mengambil tindakan yang tegas.

"Gugatan ini bukan sekadar gugatan menggugat aspek-aspek administratif saja," ungkap Fadhil.

"Tapi kami ingin menguji sejauh mana PTUN berani mengambil tindakan tegas, berani mengambil tindakan korektif terhadap berbagai macam tindak tanduk pemerintahan yang berada di luar jalur koridor HAM," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Megapolitan
Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Megapolitan
Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Jakarta ke-497

Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Jakarta ke-497

Megapolitan
Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Megapolitan
Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Ditanya Soal Kandidat Cagub DKI, Heru Budi: Kandidatnya Bagus, Mudah-mudahan Pilihan Rakyat yang Terbaik

Megapolitan
Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Absen Perayaan HUT Jakarta di PRJ Saat Ada Anies Baswedan, Heru Budi: Saya Rapat sampai Malam

Megapolitan
Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Hari Ini HUT Jakarta, Masuk Monas Gratis hingga ke Museum dan Cawan

Megapolitan
Heru Budi: Tahun Ini Ultah Terakhir Jakarta dengan Status Ibu Kota

Heru Budi: Tahun Ini Ultah Terakhir Jakarta dengan Status Ibu Kota

Megapolitan
Kaesang Sebut Dirinya dan Anies Berbeda, Anies: Saya Hormati Pandangan Beliau

Kaesang Sebut Dirinya dan Anies Berbeda, Anies: Saya Hormati Pandangan Beliau

Megapolitan
HUT Ke-497 Jakarta, DPRD Singgung Permasalahan yang Belum Terselesaikan

HUT Ke-497 Jakarta, DPRD Singgung Permasalahan yang Belum Terselesaikan

Megapolitan
LRT Jabodebek Gelar 'Photo Challenge' Bareng Ondel-ondel, Pemenang Dapat 'Merchandise'

LRT Jabodebek Gelar "Photo Challenge" Bareng Ondel-ondel, Pemenang Dapat "Merchandise"

Megapolitan
Anies Janji Mengembalikan yang Hilang di Jakarta Era Heru Budi

Anies Janji Mengembalikan yang Hilang di Jakarta Era Heru Budi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 22 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 22 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah

Megapolitan
Tak Pernah Absen dari Jakarta Fair, Satu Keluarga Masuk PRJ Jalur Undangan

Tak Pernah Absen dari Jakarta Fair, Satu Keluarga Masuk PRJ Jalur Undangan

Megapolitan
Sejarah dan Misteri 'Wanita Misterius' di Lidah Api Monas...

Sejarah dan Misteri "Wanita Misterius" di Lidah Api Monas...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com