Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bogor Tunggu Hasil Survei Internal untuk Usung Calon Wali Kota di Pilkada 2024

Kompas.com - 30/05/2024, 11:23 WIB
Ruby Rachmadina,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bogor masih menunggu hasil survei elektabilitas sejumlah tokoh yang mendaftarkan diri ke partai banteng sebagai calon wali kota Bogor untuk Pilkada 2024.

Wakil Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Vayireh Sitohang, mengungkapkan, survei dilakukan oleh internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Barat. Hasil survei bakal menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tokoh yang diusung PDI-P sebagai calon wali kota Bogor.

“Yang melakukan survei DPD Jawa Barat. Perkiraan Juni (hasil survei selesai),” ucap Vayireh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Vayireh menyebut, tidak mudah untuk memutuskan nama calon yang akan diusung. Sebab, partainya mempertimbangkan banyak hal.

Baca juga: PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Apalagi, menurut dia, saat ini masyarakat hanya melihat calon dari seberapa banyak uang yang diberikan pada masa kampanye, bukan mempertimbangkan kredibilitas dan rekam jejak kandidat.

“Di Pilkada ini harus mempertimbangkan banyak hal di alam pragmatisme yang luar biasa ini. Masyarakat sendiri yang mengalahkan sosialisasi politik yang mengandalkan visi dan misi serta rekam jejak perjuangan, dengan perilaku yang mengandalkan uang sebagai peluru kampanye,” ujarnya.

Adapun DPC PDI-P Kota Bogor membuka pendaftaran bakal calon wali kota sejak 1 April hingga 20 April 2024. Tercatat, ada 13 nama yang mendaftar.

Dari 13 pendaftar, lima di antaranya merupakan kader PDI-P yakni Andri Saleh Amarald, John Piter Simanjuntak, Erik Irawan Suganda, Suparti, dan Andrian Dimas Prakoso.

Sementara, delapan lainnya berasal dari pihak eksternal yaitu Eka Maulana, Sendi Fardiansyah, Farhat Abbas, Bayu Noviandi, Aji Jaya Batara, Regina Andriane Saputri, Dedie A Rachim, Raendi Rayendra.

Adapun pada Pemilu 2024, PDI-P berpotensi mengantongi enam kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Artinya, untuk dapat mencalonkan wali kota dan wakil wali kota, PDI-P harus berkoalisi dengan partai lain supaya memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Baca juga: Ahok, PDI-P, dan Jalan Terjal Menuju Pilkada 2024 di DKI serta Sumut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Megapolitan
Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Megapolitan
Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Daftar 34 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Jakarta International Marathon

Megapolitan
Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Ahok Ucapkan Selamat Ultah untuk Jakarta, Ungkit Sosok untuk Mengurus Warga

Megapolitan
Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Tawuran Pecah di Jatinegara Saat Momen HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Transportasi Massal Lawas di Jakarta yang Kini Telah Punah...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com