Ahok Sarankan Mobil Usia 10 Tahun Dijual ke Kota Lain

Nantinya mobil-mobil di Jakarta hanya bisa digunakan hingga usia 10 tahun dan harus dipensiunkan. Kemudian warga harus membeli mobil yang baru.

"Kalau (DKI sudah menyediakan) bus (datang) setiap 10 menit, nah kita akan lakukan (pembatasan usia mobil). Dia (warga) juga bisa jual (mobil usia 10 tahun) ke daerah, negara kita kan luas, jual (mobil) ke (daerah) pinggir saja," kata Ahok, di Balaikota, Rabu (14/1/2015). 

Warga yang tetap ingin menggunakan mobilnya meski sudah mencapai batas usia 10 tahun karena masih layak jalan, juga diperbolehkan. Namun dengan konsekuensi pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Penerapan pembatasan usia kendaraan pribadi itu bertujuan agar emisi semakin bersih dan warga semakin sulit untuk membeli mobil.

"Kalau dia masih mau pakai, pajaknya mahal. Tahun 2015 kan DKI menerapkan pajak progresif," ucap Ahok. 

Untuk memberlakukan kebijakan itu, Pemprov DKI sedang memproses revisi perda tentang batas usia kendaraan. Ia meminta Dinas Perhubungan DKI merevisi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi per tanggal 29 April 2014. Di dalam peraturan itu terdapat mekanisme pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum di atas 10 tahun.

Ahok bakal merevisi klausul pembatasan usia angkutan umum menjadi pembatasan usia kendaraan pribadi. Rencananya pembatasan usia kendaraan roda empat di ibu kota akan diberlakukan pada 2017 mendatang. 

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul yang mendampingi Ahok di Balaikota mengakui memang perlu dilakukan pembatasan mobil di ibu kota. Sebab, lanjut dia, di jalanan Jakarta banyak mobil berlalu lalang dan berusia di atas 10 tahun.

Ia mengaku sudah menyampaikan kepada Basuki agar melakukan pengkajian sebelum penerapan pembatasan kendaraan pribadi. Hingga jumlah mobil yang baru lebih banyak daripada mobil yang dipensiunkan. 

"Misalnya dalam setahun di Jakarta ada berapa mobil baru dan berapa yang mobilnya berusia 10 tahun. Sama kayak rekrutmen, kan dihitung pensiun berapa, masuknya pegawai berapa, harus seimbang. Jangan banyak (pegawai) masuk tapi (pegawai) yang keluar sedikit," kata Martinus.