Contohnya yang terjadi pada Selasa (17/3/2015) ini. Seharusnya, TAPD yang beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono, dan Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati membahas evaluasi RAPBD DKI 2015 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Namun, DPRD menunda pembahasan itu karena belum mendapat print out RAPBD DKI 2015. "Memang saya sudah siap kok. Saya sudah instruksi sama Pak Sekda, pejabat TAPD enggak usah ladeni mereka kalau mereka enggak kasih tanda-tanda baik hari ini," kata Basuki, di Balai Kota.
"Anggap saja enggak ada DPRD, ngapain pusing," lanjut Basuki.
Bahkan, Basuki mengaku tidak takut untuk tetap menggunakan anggaran dengan nilai pagu anggaran APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun menyatakan tidak takut menggunakan anggaran 2014 hingga masa jabatannya sebagai gubernur selesai atau pada tahun 2017.
Ia menolak melakukan pembahasan dengan DPRD DKI jika mereka masih berencana menyusupkan anggaran dengan nilai yang tidak masuk akal.
"Sampai tahun 2019, mereka (anggota DPRD) ganti lagi, pakai APBD 2014 saja, biar enggak berkelahi lagi. Jadi, tiap tahun pakai (nilai pagu anggaran) APBD-P 2014 sampai tahun 2019. Sampai ganti mereka (anggota DPRD) di pemilu dan masuk gubernur yang baru," kata Basuki.
Seperti diberitakan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, yang juga Ketua DPRD DKI, menunda rapat karena pihak TAPD tidak menyiapkan print out APBD DKI 2015 versi Pemprov DKI meskipun TPAD sudah memberikan dokumen APBD DKI 2015 dalam bentuk soft copy atau file dalam flash disk. [Baca: Gara-gara "Print Out", Rapat Pembahasan APBD DKI 2015 Ditunda]
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
