JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana melaporkan warga yang menyalahgunakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini terkait banyaknya dana KJP yang telah disalahgunakan untuk membeli selain perlengkapan sekolah.
"Saya minta hari ini langsung lapor polisi saja. KJP digunakan untuk belanja di luar yang ditentukan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8/2015).
Bank DKI sebelumnya telah menemukan penyalahgunaan dana KJP. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk membeli perlengkapan sekolah justru dipergunakan untuk berbelanja di toko emas, toko barang elektronik, karaoke, serta melakukan transaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Karena itu, ia meminta Bank DKI dan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
"Saya mau orang-orang (penyalah guna anggaran KJP) ini dilacak dan digugat ke Polda Metro Jaya," kata Basuki menegaskan.
Ia menengarai, pihak yang menyalahgunakan anggaran KJP ini adalah broker maupun orangtua murid. Karena itu, ia bisa memidanakan broker atau orangtua murid itu dengan tindak pidana kejahatan perbankan.
"Kenapa saya minta ATM Bank DKI sebagai kartu pengenal? Agar kami bisa gugat ke penjara. Karena memakai ATM milik orang itu kejahatan perbankan," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
![[HOAKS] Tautan Aktivasi Paylater di Aplikasi Dana](https://asset.kompas.com/crops/XEo_PGt--Gy6V8o2HG5dvXFQFh4=/49x0:673x416/170x113/data/photo/2022/07/06/62c4e66b8b524.jpg)
Terkini Lainnya
Anggota DPRD Pertanyakan Besaran Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar
Terpopuler
Now Trending
