Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemprov DKI Jangan Memberi Contoh yang Tidak Baik"

Kompas.com - 30/08/2015, 08:38 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman mempertanyakan pernyataan pengelola Rusun Muara Baru yang membangun lantai dasar sebagai tempat hunian atas permintaan warga. Sebab, banyak warga rusun yang melapor ke Komisi D DPRD DKI untuk mengadukan hal ini.

"Kalau izin warga kok mereka yang lapor berbondong bondong ke dewan. Dewan meninjau dasarnya laporan keberatan warga," ujar Prabowo ketika dihubungi, Minggu (30/8/2015).

Dengan demikian, Prabowo menyimpulkan pengalihan fungsi dari fasilitas umum menjadi tempat hunian di lantai dasar itu belum kesepakatan seluruh warga. Masih banyak warga yang menolak. (Baca: Fasum Rusun Muara Baru Digunakan sebagai Tempat Tinggal)

Dia juga mempertanyakan penjelasan pengelola yang mengatakan tempat itu dibangun karena warga tidak ingin dipindahkan di tempat lain.

Sementara, pengelola juga mengatakan bahwa tempat hunian itu hanya bersifat sementara. Prabowo bingung ke mana warga akan dipindahkan nantinya. Lagi pula, kata dia, sebuah lahan tidak bisa dialihfungsikan begitu saja.

Prabowo berharap Pemerintah Provinsi DKI bisa memberikan contoh yang baik dengan tidak menyalahi aturan karena sudah mengalihfungsikan lahan.

"Itukan menyalahi ketentuan dan izin bangunan. Sebaiknya Pemprov taat aturan dan jangan memberi contoh yang tidak baik khususnya mengenai penyalahgunaan bangunan," ujarnya.

Prabowo mengatakan komisinya telah berencana untuk memanggil Dinas Perumahan DKI. Hal itu untuk mempertanyakan mengenai pengalihan fungsi di lantai dasar rusun itu. (Baca: Lantai Dasar Jadi Hunian, Warga Rusun Muara Baru Parkir Kendaraan di Jalan)

Lantai dasar di sejumlah blok yang ada di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Waduk Pluit atau Rusunawa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akan "disulap" menjadi unit rusun sementara.

Lantai dasar yang seharusnya berstatus fasilitas umum ini disebut dibangun atas permintaan warga penertiban Waduk Pluit yang menolak ditempatkan di rusun lain.

"Itu sedang dibangun buat 105 KK (kepala keluarga) dari Waduk Pluit. Huniannya bersifat sementara," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Wilayah 1 (Jakarta Utara) Abdurahman Anwar, Sabtu (29/8/2015) siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com