Ahok: Masa Gubernur Enggak "Ngiler" 1 Persen Lahan RS Sumber Waras?

Basuki kembali mengungkapkan kekesalannya karena BPK tidak mengonfirmasi kepadanya terlebih dahulu untuk melakukan audit.

"Saya tanya ke Pak Lasro (Inspektorat), kenapa BPK enggak ngomong mau ketemu saya untuk konfirmasi. Seolah-olah, kami salah membeli lahan RS Sumber Waras dibanding Ciputra. Padahal, Ciputra beli harga pasar, kami beli pakai harga NJOP (nilai jual obyek pajak), dan NJOP itu yang tentukan Kementerian Keuangan, tetapi itu tidak ditulis di laporan BPK. Tendensius sekali," kata Basuki.

Menurut Basuki, pembelian lahan RS Sumber Waras lebih mahal karena beda tahun. Otomatis, NJOP-nya juga berbeda. Bahkan, Basuki membandingkan pembelian lahan RS Sumber Waras dengan pembebasan tol dan sungai.

Jika pembelian RS Sumber Waras salah, dia mengatakan, maka banyak pembelian lahan di gedung-gedung pemerintahan lain juga salah prosedur.

"Pembelian gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan gedung LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) juga salah, dong? Mereka menggunakan harga pasar yang lebih mahal. Kalau saya jadi auditornya, saya boleh enggak bikin laporan kalau 'Anda merugikan negara karena tidak beli harga NJOP'? Boleh enggak saya tulis begitu di laporan BPK? Boleh saja, orang (BPK) yang mahakuasa kok, enggak pakai tanya lagi sama orang yang bersangkutan. Itu yang terjadi di Sumber Waras, makanya saya mau lawan," kata Basuki.

Karena audit BPK ini, Basuki melanjutkan, banyak orang yang berpikir bahwa dia mendapat komisi dari pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Mereka pikir, masa Gubernur enggak ngiler 1 persen duit Sumber Waras Rp 700 miliar. Satu persen sudah Rp 7 miliar, dan dua persen sudah Rp 14 miliar. Saya sudah berulang kali (bilang), saya ini orang yang demen ribut, bukan demen duit. Itu yang oknum BPK enggak pernah pikir, ada gubernur yang enggak demen duit. Kalau Anda menzalimi orang, saya demen ribut," kata Basuki.

Di sela-sela ceritanya soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, Basuki sempat bercerita tentang seorang direktur utama BUMD DKI dan seorang politisi. Politisi itu bertanya kepada sang dirut mengenai karakter Basuki, apakah betul-betul merupakan pemimpin yang bersih.

"Dia jawab, 'Gubernur saya bukan relatif bersih'. Saya pikir, kurang ajar juga dia bilang pakai kata 'relatif' lagi. Eh, terus dia jawab lagi ke politisi, 'Gubernur saya bukan relatif bersih, tetapi dia ekstrem bersih,'" kata pria yang biasa disapa Ahok itu.