Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Setujui Gagasan Kampung Susun dari Ciliwung Merdeka

Kompas.com - 26/09/2015, 21:29 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Ciliwung Merdeka menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menerima konsep Kampung Susun Manusiawi yang digagas oleh komunitas tersebut sebagai hunian untuk warga Kampung Pulo. Namun, konsep itu harus mendapat persetujuan dari warga setempat.

Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung pada 18 September lalu, Basuki atau Ahok telah menyetujui gagasan yang disampaikan komunitas tersebut.

"Tanggal 18 September lalu, desain Ciliwung Merdeka untuk Kampung Susun itu disetujui oleh Pemprov DKI, Pak Ahok sudah setuju," kata Sandyawan di sela-sela pelatihan ekonomi bagi sejumlah warga Kampung Pulo di kantornya, Sabtu (26/9/2015).

Menurut Sandyawan, kampung susun manusiawi ini rencananya akan mulai dibangun pada 2016. Pembangunannya diperkirakan akan memakan waktu selama tiga tahun.

"Itu besar banget karena tiga tahun itu pembangunannya," ujar Sandyawan.

Kampung Susun Manusiawi merupakan hunian vertikal di Kampung Pulo yang didesain seperti rumah susun. Hunian ini dirancang dengan model panggung di lantai satu dan dua. Model panggung dipilih untuk adaptasi terhadap kondisi alam sehingga warga tidak perlu dijauhkan dari tempat tinggalnya ketika terjadi banjir.

Sandyawan mengatakan, dua lantai di kampung susun itu dapat digunakan sebagai tempat kegiatan usaha bagi warga.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan bahwa Gubenur telah menyetujui konsep tersebut. "Untuk konsepnya Pak Gubernur sudah setuju, tapi desainnya dari Ciliwung Merdeka. Desain itu masih kita diskusikan," ujar Ika.

Ia mengatakan, Ciliwung Merdeka harus mengadakan sosialisasi konsep kampung susun itu kepada warga Kampung Pulo. Jika warga setempat menerima, maka konsep itu dapat diajukan kepada pemerintah. "Diajukan ke kita dalam bentuk desain dan RAB (rancangan anggaran biaya) ke kita," ujar Ika.

Ika menyebutkan, pembangunan kampung susun itu akan dilakukan segera setelah warga menerima desain yang diusulkan oleh komunitas tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Megapolitan
Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com