Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Gaji Gubernur DKI Memang Kecil...

Kompas.com - 28/09/2015, 20:22 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui usulan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik untuk menaikkan gaji gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga nantinya gaji anggota Dewan juga ikut meningkat. 

"Saya sih oke-oke saja mau naik gaji berapa. Gaji gubernur DKI memang kecil, enggak besar, tetapi enggak jelek-jelek banget," kata Basuki di Balai Kota, Senin (28/9/2015). 

Sebab, gubernur juga mendapat 0,1 persen dari nilai pendapatan asli daerah (PAD). Nilainya mencapai 10 kali lipat gaji pokok yang diterima.

Kemudian, gubernur juga mendapat dana operasional dan dana rumah tangga. Harus ada keseimbangan jika gaji pejabat meningkat, yakni dengan melakukan pembuktian harta terbalik.

Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. (Baca: Taufik: Kalau Gaji Dewan Mau Naik, Gaji Ahok Juga Harus Naik)

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Tetapi, aturan itu tidak dilakukan sampai hari ini. Saya sudah katakan, dari presiden, menteri, bupati, wali kota mau naik gaji seperti dirut BUMN enggak apa-apa. Tetapi, harus ada pembuktian harta dan semua pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, harus adil. Jangan naik gaji, tetapi nilep-nya masih jalan," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.   

Pembuktian harta terbalik itu juga mencegah para pejabat menyalahgunakan anggaran. Sebab, lanjut dia, tak sedikit pejabat yang gaya hidupnya mewah, mampu membeli rumah mewah, menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke luar negeri, dan lain-lain.

"Kalau Dirut Bank Mandiri mah jangan heran karena gaji dia sebulan bisa Rp 250 juta. Ada gaji ke-13, ada bonus gaji bulan ke-3 dan ke-4. Dirut Ancol juga bisa dapat Rp 2 miliar-Rp 3 miliar per tahun, kerja lima tahun bisa dapat Rp 10 miliar. Tetapi, mereka beda dong sama kita dan PNS, hal-hal itu yang harus diluruskan," kata Basuki.

Sebelumnya, Taufik menegaskan gaji pokok anggota DPRD tidak bisa naik seperti tunjangan perumahan yang mereka usulkan.

Sebab, gaji pokok anggota Dewan mengikuti gaji pokok Basuki. Gaji Dewan, kata dia, hanya 75 persen dari gaji gubernur. "Kalau gaji Dewan mau naik, gaji Ahok juga harus naik," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com