Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dibayar 6 Bulan, PNS DKI Mengaku Hanya Akan Terima TKD Sebulan

Kompas.com - 05/10/2015, 16:24 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sesuai janji Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, seharusnya pegawai negeri sipil (PNS) DKI menerima tunjangan kerja daerah (TKD) berbasis kinerjanya pekan ini. Salah seorang PNS pun mengaku mendengar kabar itu.

Akan tetapi, ternyata besar TKD yang dibayarkan hanya satu bulan, yaitu bulan April.
Padahal, PNS sudah tidak menerima TKD selama enam bulan sejak April.

"Kita sih dikasih tahu sudah keluar listingan-nya, cuma buat bulan April saja. Mungkin dicairkan supaya kita enggak berisik lagi protes-protes. Cuma tetap saja hari ini belum terima, katanya sih minggu ini ya cairnya," ujar salah seorang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, Senin (5/10/2015).

PNS tersebut juga mengatakan, jumlah TKD yang mereka terima bulan April tidak begitu besar. Jumlahnya pun beragam, ada yang hanya menerima ratusan ribu rupiah dan ada pula yang hingga Rp 2 juta. (Baca: PNS DKI: Kami Menjerit...)

Akan tetapi, PNS tersebut mengatakan, sebagian PNS bahkan tercatat tidak menerima TKD sama sekali.

Diduga, ada kesalahan sistem yang membuat data mereka tidak bisa di-input ke dalam E-TKD. "Cuma enggak mengerti juga ya yang salah itu kita PNS-nya atau sistemnya. Cuma kalau memang PNS-nya, masa yang enggak bisa mengisi E-TKD sampai 50 persen sih?" ujar dia. (Baca: Ini Penyebab Tunjangan PNS DKI Telat Cair hingga Enam Bulan)

PNS yang lain menceritakan bahwa mereka diminta untuk menandatangani surat bermeterai. Surat tersebut berisi kesiapan mereka untuk mengembalikan uang jika uang TKD yang mereka terima lebih banyak dari yang seharusnya.

"Memang pemda itu pintar ya, kita disuruh tanda tangan meterai suruh balikin uang, tetapi hak kita saja enggak kita terima. Apa yang mau dibalikin?" ujar dia. (Baca: Tunjangan PNS DKI yang Bawa Kendaraan Saat Jumat Pertama Akan Dipotong)

"Ibaratnya, PNS enggak boleh utang sama pemerintah, belum ada uang udah disuruh balikin saja. Tetapi, mereka boleh punya utang sama kita, TKD berbulan-bulan enggak dikasih, enggak masalah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com