Kasus Lahan RS Sumber Waras, Pansus Sarankan BPK Buat Pemeriksaan Lanjutan

"Rekomendasi BPK belum dilaksanakan kecuali rekomendasi terkait pembayaran SPT dan bukti bayar PBB yang dilakukan walaupun hanya sebatas tahun 2009-2015 saja," ujar Wakil Ketua Pansus BPK Cinta Mega di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (8/10/2015).

Adapun, rekomendasi BPK terkait kasus pengadaan tanah di RS Sumber Waras adalah mengembalikan selisih NJOP yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI kepada Sumber Waras.

Sebab, BPK menilai Pemprov telah melakukan kelebihan bayar. Seharusnya, Pemprov DKI membeli lahan di RS Sumber Waras berdasarkan NJOP di Jalan Tomang Utara. Akan tetapi, Pemprov Malah membeli lahan sesuai NJOP di Jalan Kyai Tapa.

Letak RS Sumber Waras sendiri sebenarnya berada di Jalan Kyai Tapa. Akan tetapi, BPK menyimpulkan bahwa lahan yang dibeli Pemprov berada di Jalan Tomang Utara berdasarkan peta bidangnya.

Rekomendasi lainnya adalah Pemprov DKI diminta memilih lahan lain selain lahan di RS Sumber Waras untuk dijadikan RS kanker. Sebab, BPK melihat banyak lahan milik DKI yang bisa dijadikan alternatif untuk membangun rumah sakit itu. Lahan-lahan tersebut pun lebih siap bangun daripada lahan di RS Sumber Waras.

Akan tetapi, rekomendasi tersebut belum dilakukan dan Pemprov tetap melanjutkan proses pengadaan lahan itu.

"Dengan demikian, Pansus merekomendasikan agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini," ujar Cinta.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk proaktif mengusut tuntas temuan ini. Sebab, kata Cinta, temuan ini berindikasi merugikan kuangan daerah dalam nilai besar yaitu Rp 191 miliar.