Kadis Pariwisata Jakarta Nilai Evaluasi Anggaran Bukan Tugas Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Purba Hutapea senang dengan langkah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengevaluasi seluruh anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Meskipun demikian, kata Purba, itu bukanlah tugas Gubernur.

"Saya pribadi setuju dan sangat mendukung yang seperti ini. Sesungguhnya itu kan bukan tugas Gubernur, cukup TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saja," ujar Purba di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Terlebih lagi, evaluasi tersebut dilakukan hingga tengah malam. Purba menilai wajar hal tersebut. Sebab, Ahok juga mengevaluasi UPT di bawah SKPD tersebut. Dia mencontohkan 12 UPT di bawah Dinas Pariwisata yang ikut dievaluasi Ahok. (Baca: Ini Alasan Anggaran Dinas Pariwisata DKI Banyak Dipotong)

"Jadi luas benar. Saya saja membawahi 12 UPT yang dulunya 22. Ada UPT Kawasan Kota Tua, Situ Babakan, Museum Seni, Kesejarahan, Museum Bahari, TIM, semua ada 12 sekarang," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bakal bekerja lembur hingga hari Minggu (22/11/2015) mendatang. Kerja lembur bersama pejabat SKPD DKI itu untuk memangkas anggaran-anggaran yang bukan skala prioritas.

"Ini anggaran harus saya pelototin, tadi malam saja (rapat) sampai jam 12 (dini hari) lewat, seharian kemarin," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (19/11/2015). (Baca: Ahok Pangkas Anggaran Kegiatan "Enggak Pantas" Dinas Pariwisata)