Tak Gunakan APBD, Pemprov DKI Gandeng "Provider" Pasang CCTV di JPO

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemasangan closed circuit‎ television (CCTV) di jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rencananya dimulai pada 2016 mendatang tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. (Baca: Tahun Depan, 61 JPO Transjakarta Dilengkapi CCTV dan Lampu Sorot)

‎"Kita sedang meminta teman-teman provider telepon seluler untuk membantu memasang CCTV di JPO sesuai kewajiban mereka," ujar Ii Karunia, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Kamis (26/11/2015).

‎Menurut Ii, dengan menagih kewajiban perusahaan provider, pengadaan berikut pemasangan CCTV di JPO tidak lagi membebani biaya dari APBD DKI.

Sampai kini, pihaknya masih menunggu perusahaan provider yang siap untuk memasang CCTV di JPO. (Baca: Kondisi JPO Pondok Pinang Setelah Peristiwa Pemerkosaan dan Perampokan)

‎"Jadi, sumber dananya itu bukan dari APBD, tetapi dari kewajiban mereka," ucap dia.

Titik pemasangan CCTV di JPO, lanjut Ii, akan mengikuti usulan kegiatan perbaikan JPO yang diajukan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Titik pemasangan CCTV di JPO kita ikuti usulan dari Dishubtrans karena petanya kan ada di mereka. Itu yang kita tawarkan dan minta kepada perusahaan provider telepon seluler," katanya.

Ii mengatakan, memang pihak Dishubtrans DKI sudah mengajukan permintaan pemasangan CCTV di beberapa titik JPO. (Baca: Kejahatan di JPO Dinilai Masalah Lama yang Dibiarkan)

Namun, dari usulan itu, ada yang belum bisa dipasang CCTV karena belum terjangkau kabel optik sehingga tidak dapat terkoneksi.

"Jadi, semua tergantung dari fiber optik teman-teman provider. Kalau ada, Dishubtrans memang sudah ada permintaan di beberapa titik," ujar li.